TARAKAN - Ketersediaan ruang kelas di jenjang SMA dan SMK di Tarakan belum dapat dikatakan ideal. Sehingga saat ini Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan akan memetakan kebutuhan riil di lapangan, menyusul masih adanya sekolah yang melaporkan kekurangan ruang belajar untuk menampung siswa.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, pembangunan sekolah maupun penambahan ruang kelas harus berbasis kebutuhan jumlah penduduk dan lulusan SMP di suatu wilayah. Menurutnya, pemerintah tidak ingin ada lulusan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan sarana.
“Kita lihat tentunya jumlah penduduk dan jumlah lulusan SMP. Kalau di situ memang perlu dibangun lagi sekolah menengah, ya kita akan bangun lagi untuk memenuhi supaya anak-anak lulusan SMP dapat tertampung semuanya,” ujarnya, Kamis (26/2).
Ia menjelaskan, selama ini skema pembangunan sekolah berjalan melalui kolaborasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau masyarakat melalui hibah lahan. Hal tersebut menurutnya mempermudah Pemprov melakukan pembangunan lantaran tinggal melakukan pembangunan.
“Kalau ada hibah lagi kita akan bangun lagi. Mudah-mudahan ada masyarakat yang menghibahkan lahannya, kita akan berusaha mencarikan anggaran untuk membangun sekolah baru lagi,” tambahnya.
"Kami juga mengapresiasi dukungan DPRD Provinsi Kaltara, khususnya Komisi IV, yang disebut mengawal proses sejak hibah lahan, penimbunan, hingga pembangunan selesai. Dukungan legislatif dinilai penting untuk memastikan proses administrasi dan penganggaran berjalan tanpa hambatan," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Perwakilan Kaltara Kaltara, Andrianus Hendro Triatmoko mengatakan, pihaknya menyambut baik bertambahnya satuan pendidikan baru karena akan meningkatkan daya tampung siswa di Tarakan dan Kaltara secara umum.
“Kami ikut gembira dengan bertambahnya sekolah baru di jenjang SMA di Kaltara untuk memberikan layanan kepada setiap anak didik di Kaltara pada umumnya dan Tarakan pada khususnya,” katanya.
Ia menjelaskan, melalui program revitalisasi satuan pendidikan, kementerian terus berupaya memastikan tersedianya sarana dan prasarana, termasuk bangunan ruang kelas. Namun, setiap usulan harus melalui proses pemetaan dan verifikasi kebutuhan.
“Kita akan memetakan apakah memang dibutuhkan tambahan ruang kelas. Jika memang diperlukan, misalnya ada sekolah yang daya tampungnya kurang, maka pasti kami akan usulkan dan masukkan ke dalam pembangunan revitalisasi berupa penambahan sarana prasarana bangunan ruang,” jelasnya.
Terkait informasi kekurangan ruang kelas di SMK Negeri 4 Tarakan, Andrianus mengaku telah menerima sejumlah laporan. Namun, ia menegaskan perlu dilakukan verifikasi objektif sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Informasi yang masuk tentu kita kumpulkan. Kita lakukan verifikasi supaya mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Kalau memang diperlukan untuk membangun ruang kelas, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memikirkan penyediaannya,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui belum mendalami secara detail perkembangan terakhir terkait penganggaran di SMK Negeri 4 Tarakan karena penanganan SMK berada pada koordinasi berbeda di tingkat regional. Namun, pihaknya tetap berperan menyuarakan kebutuhan daerah agar masuk dalam prioritas pusat.
"Dengan masih tersedianya lahan pengembangan di beberapa sekolah serta dukungan pemerintah daerah dan pusat, diharapkan persoalan keterbatasan ruang kelas di Tarakan dapat diatasi secara bertahap. Pembangunan pendidikan akan terus disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah siswa agar tidak terjadi penumpukan dan pembelajaran bergantian dalam jangka panjang," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT