TARAKAN – Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga keluyuran di jam kerja mendapatkan sorotan khusus dari DPRD Tarakan. Pasalnya hal ini dinilai bukan suatu perilaku tabu lagi, melainkan sudah menjadi fenomena di kalangan ASN. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika cukup mudah menjumpai ASN yang keluyuran seperti di tempat makan, pusat perbelanjaan, pasar dan tempat lainnya.
Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa menerangkan, beberapa waktu lalu Komisi I DPRD Tarakan telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait kinerja ASN. Diungkapkannya, hal tersebut lantaran pihaknya banyak menerima aduan masyarakat terkait banyaknya ASN yang keluyuran di jam kerja.
“Sebelumnya kami sudah menggelar RDP bersama BKPSDM dan stakeholder terkait. kami ingin mengetahui bagaimana tindak lanjut terkait kinerja ASN di Tarakan. BKPSDM mengakui kalau mereka juga mendapat banyak teguran langsung dari masyarakat soal banyak ASN keluyuran. Mereka bilang siap melakukan evaluasi ASN di lingkungan Pemkot Tarakan," ujarnya, Minggu (12/2).
“Kami beri waktu BKPSDM untuk melakukan pembenahan kepada ASN yang suka keluyuran. Kalau perlu berikan sanksi berat. Kami juga sempat usulkan diaktifkannya kembali patroli setiap hari untuk mencari ASN yang keluyuran sekaligus mencari anak sekolah yang bolos. Itu cukup baik karena kalau terjaring ada sanksi sosial kepada mereka sekaligus sanksi disiplin," sambungnya.
Dikatakannya, saat ini peneguran tidak cukup hanya sekedar imbauan saja melainkan tindakan nyata dalam memberikan efek jerah. Sehingga menurutnya, hal ini cukup penting dalam memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakat. Mengingat kata dia, masih banyak pelayanan yang harus dibenahi namun ASN-nya justru keluyuran di luar. Lanjutnya, jika kondisi ini dibiarkan bukan tidak mungkin, di masa mendatang kondisi ini menimbulkan kemarahan publik.
"Saya sebelumnya juga menyampaikan kepada Kasatpol PP untuk dirutinkan lagi patroli ASN dan siswa bolos seperti beberapa tahun lalu. Kami meyakini fenomena ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan penindakan. Jadi kami percaya, dengan pengawasan ketat kondisi ini bisa terminimalisir," urainya.
"Kita bukan bicara efektif atau tidak, tapi ini bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan penanganan nyata. Secara tidak langsung ini juga akan mencegah ASN keluyuran di khalayak umum, karena pasti mereka takut terjaring razia," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT