TARAKAN - Kompleksnya persoalan rumput laut di Tarakan tak lagi sekadar soal harga, tetapi juga soal hama musiman dan tata niaga yang panjang. Di saat pembudidaya dihimpit serangan teritip, jalur distribusi yang berlapis ikut menekan nilai jual di tingkat petani. Alhasil harga rumput laut jatuh dan hal tersebut membuat petani merugi.
Kabid Budidaya Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan (DPK) Tarakan, Husna Ersant Dirgantara menjelaskan, kemunculan teritip merupakan siklus alam yang terjadi berulang setiap tahun dan biasanya berlangsung dua hingga tiga bulan di lokasi tertentu. Karena bersifat musiman, pendekatan yang dilakukan bukan membasmi, melainkan beradaptasi.
“Kita tidak bisa mengatur alam. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur cara menyikapinya. Teritip merupakan hewan sejenis kerang-kerangan kecil yang menempel pada talus rumput laut. Dalam budidaya, organisme ini dianggap hama karena merusak talus serta menurunkan kualitas hasil panen. Saat panen, rumput laut harus dibersihkan kembali karena teritip menempel kuat, terutama jika sudah membentuk cangkang," ujarnya, Jumat (20/2).
"Untuk pencegahan, kami menyarankan pembersihan manual secara berkala setiap satu hingga dua minggu. Tali bentangan diangkat ke permukaan dan digoyang perlahan agar teritip yang masih kecil dan belum bercangkang dapat rontok terkena sinar matahari. Kalau masih baru nempel, bisa lepas. Tapi kalau sudah bercangkang, susah,” sambungnya.
Selain itu, pembudidaya juga dapat menurunkan posisi bentangan ke kedalaman tertentu. Teritip umumnya berkembang di perairan dengan suplai makanan melimpah dan paparan sinar matahari cukup. Dengan mengubah kedalaman, pertumbuhannya dapat ditekan. Langkah lain yang dianjurkan adalah penundaan masa tanam. Jika memasuki puncak musim teritip, pembudidaya diminta tidak memaksakan produksi agar tidak mengalami kerugian.
“Kalau memang lagi musimnya, sebaiknya ditunda dulu. Daripada rugi. Sementara penggunaan bahan kimia untuk membasmi hama dipastikan tidak memungkinkan. Budidaya rumput laut dilakukan di laut terbuka, sehingga penggunaan zat kimia berisiko mencemari perairan dan menyebar luas," jelasnya.
Di sisi lain, persoalan harga juga menjadi sorotan. Saat ini, harga rumput laut di sejumlah lokasi berada di kisaran Rp 10.000 hingga Rp 10.500 per kilogram. Namun harga tersebut sangat bergantung pada kadar air dan tingkat kekeringan.
"Di wilayah seperti Tanjung Pasir dan Tanjung Batu, harga bisa mencapai Rp 13.000 hingga Rp 14.000 per kilogram karena kadar air lebih rendah dan kualitas lebih baik. Sementara di beberapa lokasi lain, pembudidaya sering menjual dalam kondisi masih lembap karena kebutuhan perputaran modal yang cepat. Kalau Rp 10.000 itu biasanya masih lembap. Kadar airnya beda, jadi harganya beda,” katanya.
"Rantai niaga yang panjang turut memengaruhi harga. Dari pembudidaya, rumput laut sering melewati pengumpul kecil, pengumpul besar, hingga pedagang antar daerah sebelum sampai ke industri pengolahan. Kondisi ini membuat margin di tingkat petani semakin tipis," lanjutnya.
Sebagai alternatif, Perumda Agribisnis mulai memfasilitasi pengiriman langsung ke industri di luar daerah. Beberapa kontainer rumput laut telah dikirim ke perusahaan pengolahan di Pinrang dengan harga yang dinilai lebih kompetitif. Upaya hilirisasi terus dijajaki.
"Rencana pembangunan pabrik pengolahan rumput laut di Tarakan sebelumnya terkendala persoalan limbah, karena proses produksi seperti pembuatan chip memerlukan bahan kimia dan instalasi pengolahan limbah berbiaya tinggi," jelasnya.
Lanjutnya untuk progres penjajakan dilakukan dengan perusahaan dari Bali yang menawarkan pengolahan dalam bentuk cairan melalui sistem pres. Rumput laut basah diperas, airnya diolah menjadi produk turunan seperti pupuk cair dan bahan baku tertentu, sementara ampasnya dapat dijadikan pupuk padat.
“Kalau ini jalan, mereka bisa beli dalam kondisi basah. Jadi pembudidaya tidak perlu lagi mengeringkan berhari-hari. Perputaran uang lebih cepat. Tapi kewenangan pengelolaan perairan laut ini berada di tingkat provinsi. Pemerintah kota lebih pada pembinaan dan fasilitasi pembudidaya, termasuk mendorong perbaikan tata niaga agar jalur distribusi lebih efisien," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT