TARAKAN – Adanya usulan DPRD Tarakan terkait Pemanfaatan sampah untuk mengantisipasi penuhnya Tempat Pemerosesan Sampah (TPA) Juata Kerikil yang dilaporkan nyaris penuh cukup diapresiasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tarakan. Kendati demikian DLH Tarakan menegaskan jika usulan tersebut bukan hal baru, mengingat sejauh ini cukup banyak usulan serupa dalam berbagai bentuk untuk memanfaatkan sampah skala besar. Hanya saja, hingga belum ada yang berjalan sesuai ekspektasi.
Kepala DLH Tarakan Andry Rawung mengakui wacana pengolahan sampah menjadi energi alternatif tak boleh berhenti pada euforia inovasi. Tanpa perhitungan matang dan kepastian pasar, teknologi secanggih apa pun berisiko menjadi proyek mubazir di tengah keterbatasan anggaran. Namun demikian, ia menegaskan jika pihaknya pada prinsipnya mendukung wacana apapun yang bersifat positif pada pengolahan sampah untuk pemanfaatan ekonomi.
"Secara garis besar kami sepakat dengan dorongan Komisi III DPRD Kota Tarakan untuk menghadirkan teknologi pengolahan sampah seperti Refuse Derived Fuel (RDF). Tapi, kami menyampaikan bahwa penerapannya harus relevan dengan kondisi Tarakan dan sejalan dengan kebijakan kepala daerah. Karena ide seperti ini sejujurnya sudah banyak, tapi dalam prosesnya tidak berlanjut karena berbagai faktor. Salah satunya tidak mendapatkan pembeli," ujarnya, Rabu (18/2).
“Pada prinsipnya kami sepakat, teknologi apa pun yang digunakan harus tepat untuk Tarakan. Jangan sampai kita gunakan teknologi, tapi tidak relevan atau tidak termanfaatkan. Sebenarnya RDF bukanlah teknologi baru. Persoalan utama justru terletak pada siapa yang akan menjadi off-taker atau pembeli hasil olahan tersebut. Tanpa kepastian pembeli, pengolahan RDF tidak akan efektif," sambungnya.
Diungkapkannya, pihaknya sama sekali tidak menilai pesimis, hanya saja DLH telah beberapa kali mengalami momentum serupa. Sehingga kata dia, hal tersebut sangat penting menjadi pengetahuan bersama khususnya kepada DPRD agar lebih matang dalam mempersiapkan planing secara teknis.
“Kalau kita bikin RDF tapi tidak ada yang mau beli, percuma. Awalnya memang kita pikir pabrik-pabrik di sini bisa memanfaatkan, tapi dari informasi yang ada belum bisa. Ternyata off-takernya dari luar Tarakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika pengiriman ke luar daerah tetap sebanding dengan biaya operasional, tentu hal itu bisa menjadi opsi. Namun, DLH juga menekankan pentingnya pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilahan sejak awal, agar sampah bernilai ekonomi tidak tercampur dengan residu.
"Selain RDF, opsi waste to energy atau pembangkit listrik dari sampah juga bagus tapi perlu kajian mendalam. Karena dari edukasi yang kami dapatkan sebelumnya pembangkit listrik komersial umumnya membutuhkan pasokan hingga 1.000 ton sampah per hari, jauh di atas volume Tarakan saat ini.
“Teknologi ada, tapi yang tepat untuk Tarakan apa? Jangan sampai kita beli alat, tapi ujung-ujungnya tidak ada pasar. Itu yang harus dihitung. Pemerintah tentunya sangat terbuka terhadap inovasi, termasuk RDF, selama ada kepastian pembeli dan kajian yang komprehensif. Bagi kami, terobosan pengelolaan sampah penting, namun pengurangan residu dan penguatan sistem dari hulu tetap menjadi pekerjaan rumah utama," urainya.
Adapun, terkait kondisi TPA Juwata Kerikil ia menjelaskan luas kawasan mencapai sekitar 50 hektare. Namun, sel eksisting yang saat ini digunakan hanya sekitar setengah hektare dengan kapasitas ideal enam bulan. Saat ini, volume sampah yang masuk rata-rata 110 ton per hari. Sehingga kata dia, yang hampir penuh adalah bagian sel eksisting yang ukurannya kecil dan bisa dilakukan penambahan.
“Yang eksisting ini memang relatif kecil. Tahun ini ada rencana penambahan kurang lebih satu hektare lagi. Untuk pembangunannya ada di PU, kami yang mengelola," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT