TARAKAN – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan terus menunjukkan perkembangan. Hingga Februari 2026, tercatat sebanyak 21 dapur telah beroperasi dan melayani sekitar 46 ribu penerima manfaat yang tersebar di sejumlah wilayah.
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tarakan Dewi, mengungkapkan, penerima manfaat program ini meliputi kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui), peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, hingga tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang terlayani.
“Total penerima manfaat yang terdata saat ini sekitar 46 ribu orang. Mereka dilayani sesuai dengan wilayah kerja masing-masing dapur,” ujar Dewi kepada.
Pada tahap awal operasional, setiap dapur memiliki kapasitas maksimal sekitar 1.000 penerima manfaat. Namun, kapasitas tersebut masih dapat ditingkatkan seiring kesiapan sarana, prasarana, serta tenaga pendukung.
“Awalnya satu dapur melayani kurang lebih 1.000 penerima manfaat. Ke depan, kapasitas bisa ditambah jika dapur dan tenaga pendukung sudah benar-benar siap,” jelasnya.
Meski capaian penerima manfaat sudah cukup besar, Dewi mengakui masih terdapat sejumlah sekolah yang belum terlayani secara optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan kapasitas dapur yang ada saat ini.
“Memang masih ada beberapa sekolah yang belum tercover sepenuhnya. Ini karena kapasitas dapur masih terbatas dan belum semuanya bisa melayani sesuai kebutuhan,” katanya.
Menurutnya, potensi penambahan dapur di Tarakan sangat terbuka. Namun, realisasinya bergantung pada pemenuhan sejumlah persyaratan, terutama ketersediaan tenaga ahli gizi yang menjadi komponen penting dalam operasional MBG.
“Kami berpotensi menambah dapur. Tapi saat ini masih menunggu kesiapan tenaga ahli gizi. Ada beberapa dapur yang masih dalam tahap pemenuhan persyaratan tersebut,” terangnya.
Penentuan jumlah penerima manfaat dilakukan berdasarkan wilayah layanan masing-masing dapur. Satu dapur melayani beberapa sekolah di sekitarnya. Jumlah guru penerima manfaat pun disesuaikan dengan data guru di sekolah yang masuk dalam cakupan layanan.
Sementara itu, untuk kelompok ibu hamil dan menyusui, pendataan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. SPPG bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta kader di lapangan guna memastikan data yang digunakan akurat dan sesuai kondisi riil.
“Pendataan ibu hamil dan kelompok 3B dilakukan bersama Dinas Kesehatan, BKKBN, serta kader. Data tersebut kemudian disesuaikan dengan wilayah layanan dapur,” ungkap Dewi.
Dari sisi kualitas, penyusunan menu makanan menjadi perhatian utama. Setiap dapur wajib memenuhi standar kecukupan gizi sesuai ketentuan. Perhitungan nilai gizi dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat.
“Menu disusun oleh masing-masing dapur, tetapi tetap dihitung nilai gizinya oleh ahli gizi agar sesuai standar dan kualitasnya terjaga,” tegasnya.
Untuk wilayah pesisir seperti Mamburungan dan sekitarnya, pelaksanaan MBG masih dalam tahap persiapan. Beberapa dapur telah mengajukan operasional, namun belum sepenuhnya berjalan.
“Wilayah pesisir masih dalam proses. Ada dapur yang sudah mengajukan, tetapi belum operasional penuh,” katanya.
Berdasarkan petunjuk teknis terbaru, idealnya satu dapur mampu melayani hingga 3.000 penerima manfaat. Namun, penerapan di lapangan tetap menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing dapur agar distribusi berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dengan perluasan bertahap ini, SPPG Tarakan berharap seluruh sekolah dan kelompok sasaran di Kota Tarakan dapat terlayani secara menyeluruh dalam waktu mendatang.(zar/jnr)
Editor : Januriansyah RT