TARAKAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan terus memperkuat perannya dalam memastikan akurasi dan validitas data pemilih dengan melaksanakan kegiatan konsolidasi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan, pada Sabtu (31/1).
Bawaslu menilai Lapas sebagai salah satu lokus penting pengawasan karena dinamika penghuni yang relatif tinggi serta perubahan status hukum yang dapat memengaruhi keakuratan data pemilih.
Saat dikonfirmasi, Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto menerangkan, data yang disinkronkan meliputi keluar-masuk warga binaan, mutasi antar Lapas, perubahan status hukum, hingga kepastian domisili yang berkaitan langsung dengan penetapan hak pilih. Lanjutnya, sinkronisasi data yang dilakukan secara berkelanjutan dinilai krusial untuk mencegah berbagai potensi persoalan, seperti data ganda, pemilih yang tidak terakomodasi dalam daftar pemilih, maupun pemilih yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
"Pengawasan pemutakhiran data pemilih tidak hanya dilakukan pada saat tahapan Pemilu berlangsung, tetapi juga perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Lapas merupakan salah satu titik krusial dalam pemutakhiran data pemilih. Mobilitas warga binaan cukup tinggi, sehingga membutuhkan pembaruan data yang rutin, terstruktur, dan terverifikasi. Kami mendorong agar sinkronisasi data dilakukan secara berkala agar hak konstitusional WBP tetap terjamin,” ujarnya, Minggu (1/2).
Ia menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk WBP, memiliki hak pilih yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, Bawaslu berkepentingan memastikan tidak ada hak pilih yang terabaikan akibat ketidaksesuaian data administrasi. Lanjutnya, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan instrumen penting dalam menjaga validitas daftar pemilih di luar tahapan Pemilu.
"Dinamika kependudukan yang terus berubah menuntut adanya kerja sama lintas lembaga yang solid dan berkesinambungan. PDPB menjadi sangat penting karena perubahan data kependudukan tidak berhenti meskipun tahapan Pemilu belum dimulai. Kondisi WBP di Lapas sangat dinamis, baik karena masa pidana yang berakhir, mutasi antar Lapas, maupun perubahan status hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Tarakan, A. Muh. Saifullah menerangkan, sebagian WBP diperkirakan masih akan berada di Lapas Kelas IIA Tarakan hingga pelaksanaan Pemilu Tahun 2029. Kondisi tersebut, kata dia, memerlukan perhatian khusus agar para WBP yang memenuhi syarat tetap dapat terakomodasi dalam daftar pemilih secara sah dan akurat.
“Sebagian warga binaan memiliki potensi besar masih akan berada di Lapas hingga Pemilu 2029. Karena itu, proses PDPB harus benar-benar dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tuturnya.
Dikatakannya, dalam pemantauan tersebut pihak Lapas Kelas IIA Tarakan menyambut positif pelaksanaan konsolidasi tersebut dan menyatakan kesiapan untuk terus memperkuat koordinasi dengan Bawaslu Kota Tarakan. Lapas berkomitmen menyediakan data WBP yang mutakhir dan akurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi.
"Kami menyepakati mekanisme komunikasi dan koordinasi rutin sebagai langkah antisipatif untuk mempercepat proses klarifikasi apabila ditemukan perbedaan data atau diperlukan verifikasi lapangan secara langsung. Ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola data pemilih, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung terselenggaranya Pemilu yang inklusif, akurat, transparan, dan berintegritas di Kota Tarakan," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT