TARAKAN – Kunjungan dan peninjauan yang dilakukan DPRD Kaltara membuka banyak informasi penting terkait kondisi riil pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tarakan. Meski secara wilayah tergolong kecil dibandingkan kabupaten/kota lain di Kaltara, Tarakan justru menanggung beban layanan yang sangat besar.
Hal ini disebabkan posisi Tarakan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk di Kaltara, sehingga kebutuhan layanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman dan penerbitan KTP, terus meningkat.
Anggota Komisi I DPRD Kaltara Herman menegaskan bahwa dokumen kependudukan memiliki peran krusial bagi masyarakat. “KTP itu mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Tanpa KTP, masyarakat akan kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai urusan administrasi lainnya,” jelasnya, Jumat (30/1).
Ia memastikan Komisi I DPRD Kaltara akan mengawal aspirasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan. Fokus pengawalan tersebut meliputi pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan pelatihan bagi petugas pelayanan.
“Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini yang harus kita dukung bersama agar pelayanan administrasi kependudukan bisa berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT