TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS secara terintegrasi dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai mendesak mengingat Kota Tarakan hingga kini masih menjadi daerah dengan jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi di Kaltara. Sehingga, Pada Kamis (22/1) DPRD Kaltara menyambangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan dalam agenda pembahasan terkait HIV/AIDS.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah menerangkan, penanganan HIV/AIDS sudah tidak relevan dengan hanya menitikberatkan pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup pendekatan sosial, psikologis, hingga peran keluarga dan lingkungan. Ia menilai bahwa penanganan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya bertumpu pada satu sektor.
"Kami telah memulai pembahasan awal dengan Dinkes dan berencana melanjutkan koordinasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah membangun pola penanganan yang terintegrasi, sehingga program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dapat berjalan secara efektif," ujarnya.
“Kalau tidak dilakukan langkah-langkah preventif, penyebaran ini akan semakin luas. Dan perspektif kami di DPRD Provinsi Kaltara bukan hanya Tarakan, tetapi seluruh Kaltara. Kalau berdasarkan data yang dipaparkan Dinkes Tarakan, kelompok rentan masih menjadi kontributor terbesar dalam penularan HIV/AIDS di Tarakan. Salah satunya adalah kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki (LSL), yang tercatat sebagai kelompok dengan tingkat penularan tertinggi. Kondisi ini, menurut DPRD, memerlukan pendekatan yang lebih sensitif, terarah, dan berbasis edukasi," sambungnya.
Diungkapkannya, penanganan HIV/AIDS harus dilakukan secara multidisipliner. Sehingga kata dia, perlunya memperluas ruang intervensi pencegahan. Lanjutnya, upaya edukasi dan deteksi dini tidak boleh terbatas pada kelompok atau lokasi tertentu saja. Melainkan, berbagai ruang yang berpotensi menjadi area risiko tinggi seperti tempat kebugaran, lingkungan pendidikan, hingga komunitas dan lingkungan keagamaan.
"Tingginya angka kasus HIV/AIDS di Tarakan saya kira dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Selain jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan daerah lain di Kaltara, posisi Tarakan sebagai pintu gerbang utama keluar-masuk orang juga turut berkontribusi. Di sisi lain, keaktifan pemerintah daerah dalam melakukan deteksi dan pelaporan kasus membuat angka di Tarakan terlihat lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya," urainya.
“Bisa saja daerah lain terlihat angkanya kecil karena belum seaktif Tarakan dalam melakukan pendataan dan pemeriksaan. Ini yang perlu kita tindaklanjuti bersama. Mungkin kami akan menggelar pertemuan lanjutan dalam waktu dekat bersama Dinkes Tarakan serta sektor-sektor terkait lainnya. Pertemuan diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur, baik dalam aspek pencegahan, pengobatan, maupun penguatan edukasi masyarakat," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT