TARAKAN — Usulan pembinaan siswa yang dianggap menyimpang, termasuk yang dikaitkan dengan LGBT, melalui program barak militer mencuat dalam pembahasan di DPRD Kota Tarakan. Wacana tersebut menuai perhatian berbagai pihak, salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Tarakan.
Kepala Disdik Kota Tarakan, Tamrin Toha menilai gagasan tersebut tidak bisa serta-merta diterapkan tanpa perencanaan dan kajian komprehensif. Ia menegaskan bahwa pembinaan peserta didik harus dilakukan dengan pendekatan pendidikan yang tepat, bukan langkah instan.
“Pembahasan boleh saja dilakukan, tapi jika akan direalisasikan harus ada konsep yang jelas, dasar hukum yang kuat, serta kesiapan dari semua pihak yang terlibat,” ujarnya, Jumat (16/1).
Menurutnya, kebijakan yang menyasar anak-anak harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan menghindari stigma negatif yang dapat memengaruhi kesehatan mental serta perkembangan psikologis siswa.
Tamrin juga menyoroti aspek teknis dan pembiayaan apabila program barak benar-benar dijalankan. Mulai dari penunjukan pembina, durasi kegiatan, hingga penyediaan fasilitas dan kebutuhan peserta, semuanya membutuhkan perhitungan matang.
“Jangan sampai tujuan pembinaan justru menimbulkan masalah baru karena tidak dirancang dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, terkait isu beredarnya buku kartun bermuatan konten dewasa di lingkungan sekolah yang mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD bersama guru Bimbingan dan Konseling (BK), Tamrin memastikan Disdikbud akan menaruh perhatian serius.
Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari sekolah terkait temuan tersebut. “Kalau memang ditemukan, kami harapkan ada laporan kedinasan agar bisa segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sekolah sebenarnya telah memiliki sistem pembinaan melalui guru BK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK), serta program penguatan pendidikan karakter dan keagamaan. Mekanisme tersebut dinilai masih relevan dan efektif dalam membina perilaku siswa.
"Pendekatan pencegahan dan pendampingan tetap menjadi pilihan utama dibandingkan langkah-langkah yang bersifat represif, demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak-anak," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT