TARAKAN — Kasus HIV/AIDS di Kota Tarakan masih menjadi persoalan serius. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan mencatat, sejak 2015 hingga Oktober 2025 terdapat 995 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Namun, dari jumlah tersebut, baru 338 orang yang tercatat patuh menjalani pengobatan rutin dengan terapi Antiretroviral (ARV).
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Tarakan, Rinny Faulina mengungkapkan rendahnya kepatuhan pengobatan menjadi tantangan utama dalam upaya memutus rantai penularan HIV.
“Jumlah kasusnya memang cukup tinggi, tapi yang rutin berobat masih sedikit. Ini yang menjadi pekerjaan rumah besar kami,” ujar Rinny.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Dinkes Tarakan mencatat 98 kasus baru HIV. Jumlah tersebut relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang juga berada di kisaran 90-an kasus. “Tidak ada lonjakan signifikan, tapi kasus juga tidak turun,” jelasnya.
Berdasarkan pemetaan, penularan HIV di Tarakan masih didominasi oleh kelompok berisiko tinggi, khususnya Wanita Pekerja Seks (WPS). Meski demikian, penyebaran tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu.
“Selain WPS, kami juga menemukan kasus pada LSL, waria, pengguna narkoba suntik, dan masyarakat umum,” ungkap Rinny.
Menurut Rinny, banyak ODHA enggan menjalani pengobatan karena tidak merasakan gejala di awal infeksi. Kondisi tersebut membuat sebagian penderita merasa sehat dan menunda pengobatan. “Di awal mereka kelihatan sehat. Gejala belum muncul, sehingga merasa belum perlu minum obat,” katanya.
Faktor stigma dan diskriminasi juga masih kuat di masyarakat. Banyak ODHA khawatir status kesehatannya diketahui lingkungan sekitar. “Mereka takut dicap negatif. Padahal pengobatan ARV harus diminum seumur hidup dan perlu kontrol rutin,” lanjutnya.
Untuk mempermudah akses layanan, Dinkes memastikan seluruh puskesmas di Kota Tarakan kini telah mampu memberikan layanan pengobatan HIV. “Semua puskesmas sudah bisa melayani pengobatan. Pasien bebas memilih tempat yang paling nyaman,” ujarnya.
Penemuan kasus HIV di Tarakan berasal dari berbagai jalur, mulai dari skrining di tempat hiburan malam, fasilitas layanan kesehatan, praktik dokter, hingga rujukan dari Palang Merah Indonesia (PMI).
Selain penanganan kasus, Dinkes Tarakan juga menjalankan Program Triple Eliminasi, yakni pencegahan penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak.
“Semua ibu hamil wajib menjalani pemeriksaan triple eliminasi. Kami juga bekerja sama dengan KUA dan Kementerian Agama untuk edukasi calon pengantin,” kata Rinny.
Dalam upaya pencegahan, Dinkes Tarakan terus mengintensifkan edukasi dan promosi kesehatan ke berbagai lapisan masyarakat, baik melalui sekolah, media informasi, maupun pendekatan langsung ke kelompok berisiko. “Kami terus melakukan KIE agar masyarakat lebih paham dan stigma bisa dikurangi,” ujarnya.
Selain itu, Dinkes juga menggandeng BNN, PMI, PKBI, Lapas, relawan, serta peer group ODHA untuk melakukan pendampingan. “Pendekatan dari sesama ODHA lebih efektif. Mereka yang sudah siap membuka status kami latih untuk mendampingi dan memotivasi agar mau berobat,” pungkas Rinny. (zar/jnr)
Editor : Januriansyah RT