TARAKAN – Adanya isu fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) pada lingkungan sekolah di Kota Tarakan menimbulkan perhatian besar masyarakat. Pasalnya fenomena tersebut dilaporkan terjadi hampir di semua sekolah se-Tarakan. Kendati demikian, hal tersebut baru dideteksi setelah sebagian besar kasus teredam sejak lama. Oleh sebab itu, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pencegahan dan penanganan yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Tarakan.
Saat dikonfirmasi, Kepala Disdik Tarakan Tamrin Toha mengakui cukup terkejut mendengar pengakuan beberapa sekolah ke DPRD Tarakan. Padahal kata dia, pihaknya sejauh ini belum pernah menerima laporan secara resmi. Sehingga ia mengaku baru mengetahui persoalan tersebut pasca dilakukannya RDP.
"Tentu kami cukup menyayangkan kondisi yang terjadi tapi kami belum mendapatkan laporan secara resmi. Tapi secara lisan sih ada yang menyampaikan setelah RDP kemarin. Ini tentu menjadi PR kami. Setiap bulan kami ada agenda rakor, itu yang rutin yah, tapi kalau ada apa-apa misalnya Maslaah kan bisa dipanggil. Tapi problemnya itu kan seharusnya dilaporkan, bagaimana kita mau tahu kalau ada masalah tidak dilaporkan," ujarnya, Selasa (13/1).
"Padahal di setiap sekolah ada Tim Pencegahan dan Penanganan (TPPK) Satuan Pendidikan seharusnya bisa mendeteksi. Tapi nanti kami akan panggil, kenapa tidak ada laporan," sambungnya.
Ia menjelaskan, seharusnya setiap dugaan kasus kekerasan atau penyimpangan moral di lingkungan sekolah wajib dilaporkan ke Disdik agar bisa ditangani melalui TPPK di satuan pendidikan maupun Satgas PPK di tingkat kota. Namun dalam praktiknya, sejumlah sekolah justru tidak menyampaikan laporan tersebut, sehingga Disdik tidak memiliki dasar untuk melakukan intervensi sejak awal.
“Secara kedinasan itu harusnya ke dinas pendidikan, bukan ke DPRD. Kalau tidak dilaporkan, bagaimana kami mau tahu. Kami menduga ada sekolah yang mencoba menyelesaikan sendiri persoalan tersebut atau enggan melapor karena berbagai pertimbangan, termasuk tekanan internal dan kekhawatiran akan dampak terhadap citra institusi," jelasnya.
Adapun terkait laporan beredarnya komik atau bahan bacaan berbau LGBT di lingkungan sekolah, ia menegaskan juga belum menerima laporan resmi. Padahal kata dia, setiap monitoring pihaknya selalu menanyakan kendala dan persoalan sekolah dalam menyelenggarakan belajar-belajar. Namun ia mengaku pihaknya sekolah hanya melaporkan hal yang positif.
“Nanti kami konfirmasi ke satgas. Selama ini saya belum dapat laporan resmi. Selanjutnya kami akan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan seluruh satuan pendidikan agar setiap indikasi penyimpangan bisa segera terdeteksi dan ditangani. Karena pencegahan dan pelaporan menjadi kunci utama agar kasus-kasus serupa tidak terus berulang dan anak-anak Tarakan dapat terlindungi dari berbagai bentuk ancaman moral," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT