TARAKAN - Kantor Pos Indonesia telah usai melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) pada tahun 2025 lalu. Namun demikian, dari penyaluran tersebut masih banyak penerima yang gagal terbayarkan lantaran berbagai faktor.
Saat dikonfirmasi, Kepala Kantor Pos Cabang Tarakan, Kusuma Setianatanegara menerangkan, dari total 11.556 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hanya 6.132 KPM yang berhasil menerima sementara sisanya gagal terbayarkan.
"Akhir Desember lalu kami mendapatkan 2 alokasi baru, base 3 sebanyak 10.806 KPM itu di tanggal 17 kami mulai bayarnya, kemudian ada data baru lagi di data base 4 sebanyak 750 KPM di tanggal 27 Desember. Jadi untuk total alokasinya sebanyak 11.556 KPM. Terus untuk realisasi bayarnya, kami membayar sebanyak 6.132 KPM atau sebesar 53 persen," ujarnya, Selasa (6/1).
Diungkapkannya, tingginya jumlah KPM yang gagal terbayarkan tidak terlepas dari kurang validnya data serta adanya pergerakan domisili masyarakat yang tidak terlacak. Oleh sebab itu, BLTS KPM yang gagal terbayarkan dikembalikan ke negara.
"Kemudian yang gagal bayar sebanyak 5.424 KPM atau sebesar 47 persen. Kemudian dari 11.556 KPM ini, kami menerima data yang tidak valid sebanyak 5.572 KPM atau sebesar 48 persen. Ini yang membuat kenapa realisasi bayar itu hanya 53 persen. Ada tiga data (petunjuk) pada KPM pertama nama, keterangan RT dan RW-nya nol-nol (tidak tertera), itu yang tidak bisa kami temukan," katanya.
"Sudah kami koordinasikan dengan pendamping PKH, dinsos, kelurahan memang semua juga mengalami kendala yang sama kesulitan mencari keluarga penerima. Untuk gagal bayar sendiri ada 4 faktor, pertama KPM tidak ditemukan, pindah alamat, kemudian banyak juga yang bekerja di tambak (daerah yang tidak bisa dijangkau), kemudian meninggal atas KK tunggal. Artinya tidak ada ahli warisnya. Yang dominan itu KPM tidak ditemukan, hampir 90 persen lah," lanjutnya.
Dikatakannya, kendati demikian hal ini akan menjadi evaluasi untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penyaluran. Sehingga pihaknya berharap nantinya data penerima bisa dilakukan penyegaran agar proses penyaluran tidak menemui kendala.
"Yang gagal bayar uangnya dikembalikan pertanggal 31 Desember lalu kami sudah mentransfer ke kantor pusat dan kantor pusat di awal Januari sudah melakukan penyetoran ke kas negara. Yang dikembalikan sisanya 5.424 dikali Rp 900 ribu. Evaluasi kami lakukan setiap hari dengan kawan-kawan dinsos dan pendamping dan kelurahan itu kami lakukan tidak hari," bebernya.
"Tapi kebanyakan kami berkoordinasi via WhatsApp. Memang melihat kendala ini sepertinya harus dilakukan usulan ulang untuk perbaikan ke kantor pusat untuk mendapatkan data yang lebih valid. Sebenarnya banyak masyarakat juga yang pindah alamat, termasuk yang bekerja di luar kota," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT