TARAKAN – Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 diprediksi semakin menguat. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat dinilai menjadi tantangan serius jika tidak segera diimbangi dengan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sriekaningsih, S.E., S.Th., M.M., mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terus bergantung pada APBN. Menurutnya, ruang fiskal dari pusat kian terbatas, sementara kebutuhan daerah terus meningkat.
“APBD sangat bergantung pada APBN. Pembagiannya sudah ditentukan dengan formula tertentu. Ruang negosiasi memang ada, tetapi sangat terbatas dan biasanya hanya untuk program strategis dengan dampak besar,” ujarnya, Senin (5/1).
Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur besar seperti jembatan masih bisa diperjuangkan melalui anggaran pusat. Namun, untuk kebutuhan rutin dan pengembangan daerah lainnya, pemda harus mulai mengandalkan kekuatan fiskal sendiri.
“Di luar itu, mau tidak mau daerah harus efisiensi. Perjalanan dinas yang tidak terlalu penting sudah mulai dipangkas. Tapi efisiensi saja tidak cukup kalau sumber pendapatan daerah tidak diperkuat,” tegasnya.
Ana menilai, peningkatan PAD harus menjadi agenda utama pemerintah daerah pada 2026. Banyak potensi daerah yang selama ini belum digarap secara maksimal, baik dari sisi regulasi maupun pengelolaan.
“Pertanyaannya, apakah tidak sebaiknya kita serius meningkatkan PAD? Dari sektor mana saja yang belum tergarap. Tapi harus transparan dan dijalankan secara konsisten agar tidak ada kebocoran,” ujarnya.
Ia menambahkan, PAD yang optimal akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat karena dapat dialokasikan kembali dalam bentuk program pembangunan dan bantuan yang lebih tepat sasaran.
“Kalau PAD bisa masuk maksimal, manfaatnya juga kembali ke masyarakat. Program-program bisa lebih tepat sasaran,” katanya.
Lebih jauh, Ana menilai Kalimantan Utara memiliki modal besar untuk meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pariwisata pesisir, UMKM, dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
“UMKM ini penting karena menjadi penggerak ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Di situlah transaksi terjadi dan perputaran ekonomi berjalan,” jelasnya.
Menurutnya, perputaran ekonomi di lapisan bawah justru menjadi fondasi peningkatan pendapatan daerah.
“Ketika masyarakat bawah punya daya beli, transaksi jual beli terjadi. Itu sebenarnya ikut menguatkan PAD,” tambahnya.
Selain itu, Ana menyoroti masih dominannya investor luar daerah dalam pengelolaan SDA di Kaltara. Kondisi ini membuat manfaat ekonomi belum sepenuhnya dirasakan daerah.
“Sumber daya alam kita besar, tapi investor banyak dari luar. Modal ditanam di sini, tapi keuntungan keluar dari Kaltara. Ini harus mulai dipikirkan,” ungkapnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku usaha lokal agar perputaran uang tetap berada di dalam daerah. “Kalau potensi lokal digerakkan dan pelaku lokal diberdayakan, saya optimistis PAD bisa meningkat dan ketergantungan terhadap pusat bisa dikurangi,” pungkasnya. (zar/jnr)
Editor : Januriansyah RT