TARAKAN - Meski Pemerintah Republik Indonesia sejak lama menyatakan perang terhadap narkoba, namun hingga saat ini peredaran narkoba masih cukup masif. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pengungkapan kasus peredaran narkoba di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah benar-benar serius memerangi narkoba atau deklarasi tersebut sebagai formalitas belaka.
Saat dikonfirmasi, Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltara, Agus Surya Dewi mengakui, jika saat ini penanganan peredaran narkoba mengalami pasang-surut. Diungkapkannya, hal itu terlihat dari maraknya laporan peredaran narkoba di Kampung Bersinar Kelurahan Selumit Pantai.
"Terkait Kampung Bersinar Selumit Pantai, itu memang komitmen bersama. Tidak hanya dari BNN, kepolisian, yang berencana membangun pos bersama tidak hanya sekedar peran penegak hukum. Tetapi komitmen baik dari masyarakat di sana dan pemerintah melalui kelurahan dan RT. Kalau tidak ada komitmen bersama, yang memang benar-benar ingin di sana bersih, seharusnya ada solusi mata pencarian nafkah masyarakat. Kalau hanya dilarang dan diberi penindakan hukum tanpa ada alternatif pekerjaan, maka masyarakat selamanya akan bergantung pada peredaran narkoba," ujarnya, Selasa (30/12).
"Saya mau sedikit berbagi kisah kampung narkoba di Surabaya, saat ditanggani semua pihak benar-benar menjalankan komitmennya untuk berhenti menjalankan aktivitas peredaran narkoba. Tapi masyarakatnya diberi solusi, diberi pelatihan keahlian wirausaha atau peluang pekerjaan yang halal. Akhirnya masyarakat di sana sudah benar-benar meninggalkan dunia itu," sambungnya.
Dikatakannya, sejauh ini penanganan pemerintah masih setengah hati. Bahkan ia membeberkan terdapat kelompok yang diduga melindungi aktivitas peredaran narkoba di Kampung Bersinar. Meski demikian, ia tidak ingin menyebut secara spesifik kelompok yang disampaikannya.
"Sementara di sini, kami melihat penanganannya masih setengah hati masih ada saja yang melindungi mereka jualan (mengedarkan narkoba), karena mereka menerima persentase, itu yang jadi persoalan. Sehingga ini yang membuat kita harus duduk bersama semua pelaku kepentingan yang ada di Tarakan," katanya.
"Penegak hukum kan maunya serius tapi kalau dari pemerintah kota-nya setengah hati itu juga kami tidak bisa menyelesaikan itu. Kami butuh komitmen juga dari wali kotanya, DPR-nya, dari lurah yang ada di situ serta para RT dan masyarakat setempat. Ini PR buat kita bersama," lanjutnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT