TARAKAN - Adanya desakan DPRD Kaltara terhadap pembenahan dan peningkatan layanan pelabuhan Tengkayu I beberapa waktu lalu, membuat DPRD Kaltara mengusulkan dilakukan pembangunan secara parsial alias pembangunan secara bertahap. Hal itu menindaklanjuti adanya usulan Unit pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Pelabuhan Tengkayu I.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah menerangkan, pihaknya mengupayakan tindaklanjut usulan UPTD Pelabuhan Tengkayu yang mengharapkan adanya suntikan anggaran pemerintah untuk melakukan pembangunan terminal pelabuhan. Sehingga bentuk upaya tersebut, pihaknya mengusulkan dilakukannya pembangunan secara parsial.
"Secara terbuka, kami menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan terminal penumpang yang representatif di Pelabuhan Tengkayu I. Karena kami melihat fungsi pelabuhan saat ini belum optimal karena baru sebatas pembangunan fisik pelabuhan, sementara fungsi terminalnya belum terwujud. Padahal dalam hemat kami, terminal menjadi titik krusial yang dapat mengoptimalkan seluruh fungsi pelayanan," ujarnya, Senin (22/12).
“Terminal adalah kunci untuk mencapai pelayanan yang sempurna. Jika terminal terbangun, banyak persoalan dapat terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Terminal juga menjadi wajah dari pelabuhan itu sendiri," sambungnya.
Adapun memjawab usulan UPTD mengharapkan suntikan dana, mantan anggota DPRD Tarakan tersebut mengakui jika usulan tersebut cukup berat direalisasikan. Hanya saja jika hal tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran, hal tersebut bukan mustahil diwujudkan.
"Pihak UPTD telah mengajukan konsep yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 18 miliar. Kami jawab saat ini kita dihadapkan dengan kebijakan efisiensi, tentu kami kira ini tidak mudah. Tapi ini bisa dilakukan secara bertahap atau parsial. Untuk jangka pendek, kami meminta UPTD untuk mencari solusi cepat, termasuk mengandalkan kerja sama CSR dari perusahaan swasta dan BUMN/BUMD," terangnya.
Namun demikian, ia menegaskan pihaknya tetap mengupayakan agar usulan tersebut dapat direalisasikan. Hanya saja, ia mengakui saat ini cukup banyak kebutuhan pembangunan lainnya yang juga memiliki urgensi di masyarakat.
"Pada prinsipnya, kami tetap memprioritaskan alokasi anggaran pembangunan terminal di tahun mendatang, mengingat besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dihasilkan jika pelabuhan dikelola secara maksimal dan profesional. Tapi tentu kita juga realistis saat ini ada berbagai persoalan masyarakat yang memiliki urgensi yang sama," pungkasnya. (zac/jnr).
Editor : Januriansyah RT