TARAKAN - Sebagai bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara bersama pemerintah daerah (pemda) memiliki tanggung jawab menekan inflasi di wilayah tugas masing-masing. Sehingga saat ini KPwBI sangat serius memberikan perhatian pada potensi inflasi yang disebabkan fluktuasi harga pangan di pasar tradisional. Mengingat saat ini cukup sering terjadi lonjakan harga secara mendadak di momen tertentu, meski terpantau stok kebutuhan dinilai normal. Oleh sebab itu KPwBI Kaltara berkomitmen turun langsung dalam mencegah inflasi di masyarakat.
Kepala KPw BI Kaltara, Hasiando Ginsar Manik mengatakan, pengendalian inflasi menjadi upaya pemerintah untuk menyediakan harga barang dan jasa yang terjangkau. Setiap pekan di hari Senin dijadwalkan rapat pengendalian inflasi. Menurutnya inflasi akibat Kestabilan harga tidak dapat dipandang remeh, mengingat dampaknya langsung kepada masyarakat.
"Alhamdulillah inflasi di Tarakan terpantau masih stabil. Tapi kondisi ini jangan sampai membuat kita lengah, khususnya di akhir tahun. Saat ini inflasi berada pada range-nya, berada pada targetnya yaitu 2,5 plus minus 1 persen, berada di range 1,5 sampai 3,5 persen untuk tahun ini. Artinya, itu tidak menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Daerah saat ini inflasinya tinggi berada di Sumatera, ada beberapa daerah bahkan lebih dari 3,5 persen,"ujarnya, Rabu (17/12).
"Tentunya inflasi yang rendah dan stabil di Kaltara termasuk di Tarakan jangan lantas membuat kita lengah. Saya tidak mau merasa aman-aman saja, ini bukan sekadar rapat normatif untuk rapat inflasi tapi ada program kerja dilakukan bersama pemda misalnya mengupayakan kerja sama antardaerah bagaimana agar kebutuhan Tarakan untuk beberapa komoditas bisa didatangkan dari luar daerah dengan harga yang kompetitif," sambungnya.
Diungkapkannya, belajar dari provinsi lain yang saat ini mengalami lonjakan inflasi. Ia tidak menginginkan Kaltara mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu, ia menyampaikan jika pemerintah tidak tinggal diam. Lanjutnya, saat ini program pengendalian inflasi benar-benar serius menyasar pada jantung pusat perbelanjaan. Dengan begitu, pedagang akan merasakan konsekuensi nyata saat mencoba mempermainkan harga.
"Misalnya dari Sulawesi Selatan, Kaltim atau bahkan Surabaya telah terjadi inflasi yang tinggi. Esensi pengendalian harga tidak hanya ketersediaan barang dan jasa. Tidak hanya barang tersedia. Ada satu aspek yakni harganya kompetitif murah. Itu yang sedang diupayakan bersama. Sehingga program inflasi tidak semata-mata barang tersedia namun juga akan dicatat oleh BPS yakni dari sisi harga. Apakah betul-betul bisa memberikan harga yang baik bagi masyarakat, terjangkau oleh masyarakat," katanya.
"Jangan puas di harga batas HET. Namanya saja HET, bukan berarti jadi acuan. Kalau bisa harga di bawah itu maka lebih bagus. Secara keuntungan wajar, masyarakat dapat harga terjangkau, itu esensi pengendalian inflasi. Kita akan menyentuh langsung lokasi pusat jual-beli (pasar) untuk memberikan konsekuensi dan manfaat nyata," lanjutnya.
Lanjutnya, Mini Distribution Center (MDC) bukan hanya sebuah bentuk pasar murah namun juga bentuk upaya pemerintah secara agresif menyediakan bahan kebutuhan pokok termasuk holtikultura sebagai penyeimbang harga di Pasar. Dikatakannya, di mana meski terlihat kejam, namun hal ini bermaksud baik untuk kemaslahatan semua pihak tak terkecuali pedagang.
"Tujuannya sebetulnya hanya sebagai penyeimbang. Dimana MDC ini tunjukkan kehadiran dari pemerintah, BI dan stakeholders lainnya. Misalnya harga telur di pasar naik. Maka pemerintah bersama stakeholders sediakan harga lebih terjangkau. Kita sediakan kompetitor bukan di tempat lain, tapi langsung di pasar itu," tegasnya.
"Ketika barangnya susah di situlah dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya. Secara teori ekonomi, ketika barang sedikit, harga naik. Ditambah lagi informasi pedagang melakukan penambahan harga. Karena di pasar sebelah misalnya harganya segini, maka dinaikin lagi. Hal ini yang kita tidak inginkan. Maka kita tergabung TPID harus berperan, supaya ketika harga naik, itu harga wajar. Syukur kalau harga tidak naik," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT