TARAKAN - Pelaksanaan Sidang Paripurna XVII DPRD Tarakan pada Senin (15/12) menampilkan hal berbeda di ruang sidang. Suasana paripurna terbilang sepi dari peserta anggota DPRD Tarakan yang hadir. Dari pantauan Radar Tarakan nampak anggota DPRD yang hadir hanya sekitar 12 orang dari total 30 komposisi anggota DPRD Tarakan. Bahkan salah satu anggota unsur pimpinan sidang, juga terpantau tidak hadir dalam agenda penting tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan publik, apakah hanya sebagian DPRD benar-benar serius bekerja sebagai wakil rakyat.
Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Muhammad Yunus menerangkan, jika undangan pemberitahuan sudah disebar satu minggu sebelum paripurna. Namun, ia menduga sebagian anggota DPRD belum sempat membaca undangan tersebut. Selain itu, ia mengakui beberapa anggota DPRD mengaku tidak mengetahui ada agenda paripurna saat dihubungi sebelum rapat dilaksanakan. Hal itulah yang menguatkan dugaan undangan tersebut belum dibaca kepada anggota yang absen.
"Memang surat hasil Banmus sudah beberapa hari yang lalu, ternyata mereka WA (pesan WhatsApp) sudah lewat, tidak dibaca, mungkin lupa beberapa hari lagi ada paripurna. Saat dihubungi sebelum paripurna, mereka juga kaget ada agenda paripurna. Padahal dia ada di Tarakan," ujarnya.
"Tapi sebenarnya tidak ada masalah karena paripurna ini bukan mengambil keputusan. Tapi memang nanti kita perlu beri pengarahan pada teman-teman, evaluasi bahwa hari ini paripurna yang bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan kita harus menghargainya. Namanya paripurna sebenarnya wajib hadir," sambungnya.
Atas kejadian ini, ia sebagai pimpinan DPRD Tarakan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Selain itu ia menegaskan akan meminta Badan Kehormatan (BK) untuk memberikan surat peneguran bagi anggota DPRD yang tidak hadir dalam Sidang Paripurna XVII. Meski dikatakannya, agenda paripurna kali ini tidak ada pengambilan putusan.
"Tapi khusus paripurna ini kan memang tidak diatur dalam tata tertib (tatib). Saya selaku pimpinan DPRD mohon maaf bukan karena ada kesengajaan tapi karena undangan sudah seminggu yang lalu disebar, mungkin belum dibuka. Namanya pesan WA ini mungkin tertindis pesan lain," katanya.
"Legislatif ini kan lembaga politik, saya sebagai Ketua DPRD tidak bisa memberi sanksi tegas. Tapi minimal, karena ada BK, nanti BK yang memberi teguran dan dimasukkan ke pimpinan (Ketua DPRD), kemudian pimpinan memberikan teguran," lanjutnya.
Sementara itu, Wali Kota Tarakan dr Khairul menerangkan, jika dirinya hanya memandang positif kejadian ini. Meski demikian, ia cukup menyayangkan banyaknya anggota DPRD yang absen dalam agenda yang tergolong penting. Namun begitu, ia menegaskan sebagai kepala daerah jika dirinya sudah melaksanakan kewajibannya memberikan laporan kinerja kepada masyarakat melalui DPRD Tarakan.
"Yang saya dapat informasi ada yang keluar daerah, yang lain tidak tahu. Tapi itu (urusan) ketua internal mereka lah, saya tidak ikut-ikut di situ. Karena memang paripurna seperti ini sebenarnya baru pertama kali dilakukan di hari HUT Tarakan. Dulu seingat saya pertama kali saja di masa pemerintahan. Tapi setelah itu tidak pernah ada paripurna lagi," ucapnya.
"Semestinya semuanya harus hadir yah, di dalam aturan itu seharusnya ada. Penyampaian dari pemerintah kota itu juga bagian dari evaluasi tahunan, begitu. Itu disampaikan di depan DPRD sebagai perwakilan rakyat. Tapi yang penting saya sudah memenuhi kewajiban saya," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT