Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Monev BPKP Kaltara di Nunukan, Cek Progres Capaian Kinerja OPD

Asrullah RT • Selasa, 9 Desember 2025 | 17:04 WIB

PEMERIKSAAN: Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) saat melakukan monitoring dan evaluasi, Selasa (9/12).
PEMERIKSAAN: Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) saat melakukan monitoring dan evaluasi, Selasa (9/12).
NUNUKAN - Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Utara melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap progres capaian kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Nunukan. Fokus monev kali ini menyoroti isu strategis yang diusung Gubernur Kaltara, yakni konektivitas yang memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta ketahanan pangan.

Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari penyusunan laporan eksekutif daerah semester II tahun 2025 dan mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta PP Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP.

Ketua Tim BPKP, Rizki Fajar Wijayanto, memimpin langsung pertemuan dan memaparkan kerangka kerja serta jenis data yang diperlukan dari OPD terkait. Ia menegaskan bahwa hasil monitoring akan menggambarkan secara nyata seberapa jauh konektivitas berpengaruh terhadap empat pilar pembangunan utama di Nunukan.

“Konektivitas bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi juga berkaitan dengan akses layanan publik dan stabilitas ekonomi masyarakat,” ujar Rizki.

Enam OPD strategis menjadi fokus pengawasan BPKP, meliputi dinas yang membidangi sektor koperasi dan perdagangan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pendidikan, kesehatan serta pengendalian penduduk, dan ketahanan pangan serta pertanian. OPD tersebut dipilih karena memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya visi konektivitas daerah.

Untuk mengukur dampak nyata konektivitas, BPKP meminta data konkret seperti harga sembilan bahan pokok (sembako) dan realisasi subsidi ongkos angkut (SOA) sebagai indikator stabilitas ekonomi. Statistik jumlah penerbangan dan fluktuasi harga tiket diperlukan untuk menilai aksesibilitas transportasi, sementara data titik blank spot digunakan untuk mengukur kualitas konektivitas informasi. Selain itu, data jumlah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, kondisi sarana prasarana di wilayah terpencil, serta inventarisasi produk unggulan daerah juga menjadi bahan analisis.

Inspektorat Kabupaten Nunukan berperan sebagai fasilitator utama yang memastikan kelancaran koordinasi antara tim auditor BPKP dan seluruh OPD yang dimonitor.

“Hasil pengawasan ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat pada tahun mendatang,” pungkas Rizki. (akz/lim)

 

 

Editor : Azward Halim