TARAKAN — Terjadinya penurunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan tahun 2026 dari Rp 1,3 trilliun menjadi Rp 950 milliar membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan harus memutar otak agar tetap menjalankan pembangunan dan program daerah secara maksimal.
Di sisi lain, kondisi ini menjadi ajang pembuktian bagi kepala daerah dalam menunjukkan kemampuannya mengelola serta menjalankan program dengan anggaran yang terbatas.
Saat dikonfirmasi, Wali Kota Tarakan, Khairul mengatakan, penurunan APBD Kota Tarakan tahun 2026 yang signifikan tidak hanya dialami Kota Tarakan, namun juga dialami hampir dialami kabupaten dan kota di Indonesia.
Hal tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan efisiensi daerah. Sehingga kondisi ini membuat pihaknya harus mengenjot berbagai aset untuk menjadi pemasukan.
"Sebenarnya penurunan ini bukan hanya terjadi di Tarakan, tetapi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Walau begitu, kondisi ini tidak mengurangi layanan publik. Pelayanan publik tetap harus berjalan maksimal. Tapi tentu kita harus menyesuaikan dan melakukan penghematan di beberapa titik. Kegiatan-kegiatan non prioritas yang bisa ditunda," ujarnya, Senin (1/12).
"Efisiensi akan menyasar program-program inovasi yang masih bisa diperkecil skala maupun kecepatannya dan tentunya bukan program yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau analoginya kemarin kita bisa lari dengan kecepatan 100, mungkin sekarang kecepatannya kita kurangi jadi 70 atau 60, yang penting tetap jalan,” sambungnya. (zac)
Editor : Azwar Halim