TARAKAN – Adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk tahun 2026 secara otomatis berdampak pada kuota beasiswa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di tahun 2026.
Sehingga kondisi ini dikhawatirkan membuat sebagian anak yang membutuhkan berpotensi tidak terakomodir.
Menyadari kondisi ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah meminta agar perusahaan yang beroperasi di Kaltara dapat menjalankan program beasiswa dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Hal tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengakomodir lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
"Dengan adanya kebijakan efisiensi dan TKD, kemungkinan besar tahun depan kuota KIP kembali berkurang, tahun ini saja sudah terjadi pengurangan kuota. Jadi kami beberapa waktu lalu sudah meminta perusahaan-perusahaan yang aktif agar melaksanakan program beasiswa untuk anak di Kaltara," ujarnya, Senin (1/12).
"Tahun depan pemerintah dihadapkan oleh keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) begitu juga pemerintahan di pusat. Kalau perusahaan-perusahaan ini bisa membantu sedikitnya 1 perusahaan 5 anak saja, itu sangat luar biasa dampaknya," sambungnya.
Diungkapkannya, saat ini pendanaan beasiswa pendidikan, tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemerintah. Oleh sebab itu, kata dia peran perusahaan swasta sangat dibutuhkan agar dapat membantu lebih banyak masyarakat.
Saat ini, ia memperkirakan terdapat ribuan perusahaan yang beroperasi di Kaltara. Lanjutnya, jika potensi ini diharmonisasi, dampaknya akan sangat signifikan.
”Kami tidak bisa mengandalkan kondisi saat ini. Ada banyak hal, termasuk baik pembangunan fisik maupun hal-hal yang seperti ini, memang harus kerja sama. Perkiraan saya jumlah perusahaan yang terdaftar di Kaltara mencapai ribuan, kalau 1 perusahaan mengakomodir 10 saja, ini akan berdampak besar," jelasnya. (zac)
Editor : Azwar Halim