TARAKAN - Adanya kebijakan efisiensi anggaran dan wacana pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) nampaknya tidak hanya menjadi Kekhawatiran Pemerintah Daerah untuk tetap dapat menjalankan program-programnya.
Namun juga menjadi Kekhawatiran Pemerintah desa (Pemdes) lantaran kebijakan ini berdampak pada terbatasnya bantuan untuk pembangunan desa.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa (Kepdes) Tepian, Nurdiansyah menerangkan, sejauh ini pihaknya cukup mengapresiasi kebijakan pemerintah terhadap pencegahan pemborosan penggunaan anggaran dan memberantas korupsi.
Namun demikian, ia menyayangkan upaya perbaikan birokrasi pemerintah tersebut mengambil kebijakan efisiensi dan Pemotongan TKD yang dinilai berdampak pada semua pihak.
"Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya membangun ekonomi. Tapi tidak semua program ini memberi dampak positif bagi daerah. Terus terang saja kebijakan efisiensi dan rencana pemotongan TKD ini menimbulkan Kekhawatiran besar bagi kami. Bukannya apa, selama ini pembangunan desa ini mengharapkan dana desa, dengan adanya pemotongan TKD ini bisa mengurangi bantuan desa," ujarnya, Minggu (30/11).
"Bantuan desa nanti 10 persen ajah desa dapat, makanya saya bilang di pertemuan itu potong sekalian saja semuanya, tidak usah kasi desa sekalian. Daripada dengan 10 persen itu kita pusing mengelolanya karena ada target pembangunan. Daripada jadi beban anggarannya tidak cukup bagus sekalian kita tidak ambil," sambungnya. (zac)
Editor : Azwar Halim