TARAKAN — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan evaluasi pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) bidang pers bersama LKBN Antara dengan melibatkan para pengguna layanan di Tarakan.
Evaluasi ini bertujuan memastikan masyarakat menerima informasi yang memenuhi unsur 3N plus 1N—edukatif, mencerahkan, memberdayakan, dan memperkuat nasionalisme sekaligus merespons tantangan derasnya arus konten viral di ruang digital.
Ketua Tim Kebijakan Ekosistem Media Komdigi, Dimas Aditya Nugraha, mengatakan PSO menjadi salah satu instrumen negara untuk menjaga ruang informasi tetap sehat dan berimbang. Terlebih, di tengah banjir konten viral yang sering kali tidak memberikan nilai kebaikan bagi publik.
“Kami ingin memastikan informasi yang diterima masyarakat tetap berkualitas. Informasi yang sampai harus edukatif, mencerahkan, memberdayakan, dan menguatkan NKRI, meski bersaing dengan arus viralitas,” ujar Dimas, Rabu (26/11).
Kalimantan Utara dipilih sebagai provinsi sampling karena statusnya sebagai wilayah 3T dan kawasan perbatasan. Komdigi ingin memastikan informasi dari pusat dapat diterima dengan baik di daerah, sekaligus memberi ruang yang lebih besar bagi isu-isu strategis Kaltara untuk muncul di tingkat nasional.
“Kami ingin melihat bagaimana konten nasional diterima di sini, dan bagaimana isu-isu Kaltara bisa lebih terangkat,” jelas Dimas.
Dalam dialog, media lokal dan akademisi menyampaikan sejumlah masukan. Mulai dari perlunya tema khusus terkait karakter Kaltara—seperti isu lingkungan, dinamika perbatasan, hingga keberagaman budaya—serta keinginan agar konten inspiratif berbentuk how-to seperti tips membangun usaha atau keterampilan turut diperbanyak.
Kalangan akademisi juga menyoroti peluang penulisan opini berbasis data dan kajian ilmiah. Dimas menegaskan ruang opini di Antara dapat dimanfaatkan lebih maksimal oleh kampus maupun pemerintah daerah untuk memperkuat perspektif publik.
Dimas juga mengingatkan bahwa kondisi ekosistem media saat ini sedang menghadapi tantangan berat, terutama dari sisi bisnis dan keberlanjutan operasional. Ia menilai PSO Pers merupakan upaya negara membantu menjaga kualitas jurnalistik agar tetap menjadi rujukan masyarakat.
“Ekosistem media sedang tidak baik-baik saja. Melalui PSO, kami ingin memastikan jurnalisme tetap hidup dan publik tetap mendapat informasi yang sehat,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa anggaran PSO terus diperkuat dan diarahkan secara bertahap untuk mendorong variasi konten. Tidak hanya berita teks, tetapi juga infografik, video, artikel opini, dan feature agar lebih relevan dengan pola konsumsi informasi masyarakat saat ini.
Terkait potensi memperluas kerja sama PSO ke lebih banyak media, Dimas menjelaskan prosesnya memang panjang namun selalu terbuka terhadap masukan. Setiap evaluasi seperti di Tarakan menjadi dasar penyesuaian kebijakan, penguatan mitra, dan inovasi distribusi informasi.
Evaluasi menjadi bagian dari upaya memperkuat peran PSO Pers dalam memastikan publik tetap mendapatkan informasi yang sehat, relevan, dan sesuai kebutuhan daerah maupun nasional.
“Diskusi seperti ini penting untuk melihat apa yang perlu diperbaiki. Tujuannya agar informasi 3N plus 1N dapat menjangkau lebih luas dan memberikan manfaat nyata,” pungkasnya. (zar)
Editor : Azwar Halim