TARAKAN - Semakin maraknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berkeliaran di Kota Tarakan menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Pasalnya tidak jarang ODGJ melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain di jalan. Sehingga masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menanggani maraknya ODGJ berkeliaran.
Saat dikonfirmasi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tarakan Sofyan menerangkan, jika sejauh ini pihaknya tetap melakukan penertiban ODGJ yang berkeliaran di jalan.
Diungkapkannya, selain membahayakan ODGJ tersebut, perilaku ODGJ yang sulit ditebak dikhawatirkan juga membahayakan orang lain. Misalnya ada ODGJ yang membawa pisau dapur, potongan besi yang sebelumnya dilaporkan kerap menakut-nakuti masyarakat saat berpapasan.
"Sampai saat ini kami tetap melakukan penertiban kalau ada laporan ODGJ berkeliaran. Tapi memang ada penanganan sulit dilakukan maksimal karena pemeriksaan atau proses di rumah sakit itu yang sedikit menjadi kendala kami. Karena dari pihak rumah sakit tidak akan menerima kalau tidak ada keluarganya. Maksudnya tidak ada yang bertanggung jawab dalam hal keadministrasian di rumah sakit itu. Dan kami tahu ODGJ di Kota Tarakan semakin hari semakin bertambah. Mungkin ada deportasi dari mana-mana, sehingga itu yang menyebabkan cukup banyak," ujarnya, Rabu (5/11).
"Untuk selanjutnya juga, kami berharap teman-teman masyarakat kalau melihat demikian, secepatnya menyampaikan yang terdekat di wilayah itu. Kalau ada RT sampaikan ke RT, ke lurah atau Babinsa. Jangan sampai nanti ada kejadian mengamuk baru dilaporkan," sambungnya.
Diungkapkannya, sebenarnya jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dapat menanggung biaya perawatan ODGJ.
Hanya saja, tidak semua ODGJ di Tarakan memiliki keluarga yang menanggung jaminan kesehatannya. Dikatakannya, di Tarakan sendiri cukup banyak ODGJ yang tidak memiliki keluarga sehingga pihaknya menduga adanya ODGJ yang sengaja dibawa ke Tarakan dan ditinggal sendirian.
"Kalau soal biaya saya pikir, saya di bagian hukum, kalau BPJS saya pikir tidak ada masalah. Karena waktu saya di Kabag Hukum segala tanggungan perawatan kejiwaan itu ditanggung BPJS. Cuma yang jadi kendala saat ini kapasitas ruang teratai yang overload. Memang sudah saatnya Kaltara punya rumah sakit khusus untuk ODGJ karena jumlah ODGJ saya kira terus meningkat," urainya.
"Kan yang dirawat di ruang teratai bukan hanya ODGJ, tapi orang depresi juga ada dirawat sementara di sana. Jadi memang membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Karena kalau kami masukan lagi, paling cuma bertahan 2-3 hari saja, karena kapasitasnya penuh. Sehingga itulah kenapa ODGJ yang sudah kami tertibkan kadang kembali berkeliaran," lanjutnya. (zac)
Editor : Azwar Halim