TARAKAN - Adanya polemik terkait dugaan isu penyaluran dana beasiswa KIP di Politeknik Bisnis Kaltara (Poltekbiskal) yang mencuri perhatian masyarakat. Pasalnya, sejauh ini pelaksanaan beasiswa KIP belum pernah terjadi persoalan. Sehingga mencuatnya isu ini membuat publik mempertanyakan bagaimana proses penyaluran beasiswa KIP selama ini.
Menanggapi persoalan Poltekbiskal, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD-RI Hasan Basri menerangkan sebagai legislatif pihaknya mengakui tidak tahu-menahu terkait polemik tersebut.
Mengingat kata dia, dalam pelaksanaan beasiswa KIP, DPD-RI hanya sebagai penyampai aspirasi untuk memperjuangkan kuota ke kementerian. Adapun untuk tehknis penyaluran kata dia, itu masuk ke dalam ranah pihak kementerian sebagai penyalur, kampus sebagai lembaga pendidikan dan mahasiswa sebagai calon penerima.
"Jadi kami sama sekali tidak tahu-menahu terkait polemik di Poltekbiskal. DPD-RI hanya sebagai penyampai aspirasi terkait usulan beasiswa dari daerah pemilihan kita masing-masing. Menyoal teknis penyaluran itu ranah Kemendikbudristek, pihak kampuz dan calon penerima. Jadi kami tidak masuk ke ranah itu," ujarnya, Kamis (30/10).
"Setahu saya penyaluran beasiswa itu disalurkan langsung ke rekening penerima tidak melalui kampus. Pihak kampus hanya menerima kalau misalnya ada pemotongan pembayaran SPP, UKT atau biaya semester yang ada di situ. Soal keperluan lain operasional dan sebagainya itu langsung ke yang bersangkutan (penerima)," sambungnya.
Diungkapkannya, pihaknya cukup terkejut adanya flayer dari media massa yang memasang foto dirinya pada polemik di kampus Poltekbiskal. Sehingga kata dia, seharusnya hal tersebut harus dipahami terlebih dahulu. Lanjutnya, ia mengakui tahun ini terjadi pengurangan kuota beasiswa KIP dari jalur DPD-RI yang cukup signifikan. Diungkapkannya hal ini tidak terjadi di Kaltara saja, melainkan semua provinsi.
"Tapi dalam hal ini saya tegaskan kami tidak mengurus di ranah penyaluran, DPD hanya sebagai penyampai aspirasi kuota beasiswa yang diusulkan ke Kementerian, sampai di situ saja tugas kami. Itu perlu diluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman memahami alur beasiswa KIP ini," urainya.
"Untuk kuota beasiswa KIP tahun ini memang terjadi penurunan signifikan. Tahun ini kita dapat dari DPD-RI untuk Kaltara kurang-lebih 70an kuota dan itu kami bagi untuk beberapa kampus di Kaltara. Ini kuota di luar dari kuota Kementerian yah. Kalau tahun lalu kita dapat sekitar 500 kuota, ini turunnya jauh sekali. Kalau dulu memang berlebih sehingga kami memberikan beberapa mahasiswa Kaltara yang di kuliah di luar kaltara," katanya.
Diungkapkannya, pengurangan kuota beasiswa KIP jalur DPD-RI tidak terlepas lantaran adanya kebijakan efisiensi anggaran. Sehingga kata dia, hal tersebut berdampak kepada kuota beasiswa KIP untuk jalur DPD-RI. Meski demikian, ia menegaskan jika masih terdapat beasiswa KIP dari jalur Kementerian pendidikan yang bisa didapatkan setiap masyarakat di daerah.
"Sekarang karena kuotanya sudah berkurang signifikan jadi kita fokus pada yang di Kaltara saja. Penyebabnya pertama ada efisiensi, ada beberapa kegiatan pendidikan yang dialihkan ke kegiatan lain sesuai instruksi bapak presiden. Tapi saya mendapatkan informasi ke depan, itu pak Menkeu Purbaya menambah kuota beasiswa khususnya LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) untuk program magister dan doktor," tukasnya.
"Sehingga anak-anak Indonesia bisa menyelesaikan di program studi lebih tinggi. Baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau KIP-nya sendiri sampai sekarang masih belum ada perubahan. Dengan berkurangnya kuota jalur DPD-RI tentu cukup banyak keluhan yang kami terima. Karena tahun ini yang daftar ke kami sekitar di atas 500 orang, tapi yang bisa terakomodir hanya 70-an saja," pungkasnya. (zac)
Editor : Azwar Halim