Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Minimalisir Pihak Luar, DPRD Tarakan Minta Program MBG Jadi Ruang bagi UMKM Lokal

Wildan Ratar • Senin, 20 Oktober 2025 | 20:22 WIB
WILDAN/RADAR TARAKAN Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino
WILDAN/RADAR TARAKAN Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino

TARAKAN - Selain memberi asupan gizi yang baik kepada generasi muda, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini masih berjalan di Tarakan juga diharapkan mampu memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino menekankan, program MBG harus lebih memprioritaskan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dan meminimalisir peran pihak luar dalam penyediaan kebutuhan program.

"Mulai dari penyediaan bahan baku, produksi hingga distribusinya kalau bisa tidak dicampuri pihak luar," ujarnya, Senin (20/10).

Rencananya, di Tarakan sendiri akan ada penambahan 6 dapur lagi untuk kebutuhan program MBG. Diketahui pula sudah mulai masuk beberapa spekulan yang menawarkan diri kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Tarakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku di dapur.

Simon menilai, hal ini mengkhawatirkan bagi para pedagang. Keterlibatan pihak luar berpotensi menggeser peran pelaku usaha lokal yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan program.

"Khawatirnya, UMKM kita tidak mendapat tempat untuk terlibat, potensi monopoli juga sangat besar, itu yang kita coba tekankan," jelasnya.

Menurutnya, salah satu tujuan program MBG besutan pemerintah adalah untuk pemerataan ekonomi, sehingga pelaksanaannya perlu memberdayakan UMKM, petani, peternak, serta nelayan lokal untuk menjadi pemasok bahan pangan.

"Kita harus bekerja sama agar program ini kebermanfaatnya mencakup ke semua lini terutama di sektor ekonomi, harus adil dan merata," katanya.

Dirinya menegaskan, pihak penyelenggara untuk tidak mengambil jasa dan sumber daya dari luar jika dari lokal sendiri mampu memenuhinya, agar terjadi pemerataan ekonomi daerah.

Dengan pengelolaan yang tepat, Simon meyakini program MBG tidak hanya akan menjadi solusi jangka pendek dalam pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi model sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM lokal dalam membangun kemandirian ekonomi daerah.

"Intinya pelaksanaan harus tepat sasaran, baik dari penerima manfaatnya maupun dari siapa yang diberdayakan dalam prosesnya," pungkasnya. (*wld)

Editor : Azwar Halim
#kaltara #umkm #DPRD Tarakan