TARAKAN - Pemerintah Kota Tarakan kembali menghadapi pengurangan dana transfer daerah sebesar 30 persen untuk tahun 2026.
Salah satu efek paling mencolok adalah menurunnya pemesanan hotel dari instansi pemerintah yang selama ini menjadi pelanggan utama dalam penyelenggaraan rapat, seminar, dan perjalanan dinas.
Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tarakan, Kie Pie menyatakan, industri perhotelan di Tarakan menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi tantangan ini kemudian hotel-hotel di Tarakan telah melakukan diversifikasi pendapatan dengan fokus pada sektor swasta.
"Sesuai anjuran pemerintah, kami sudah tidak menggantungkan pendapatan dari acara pemerintah kami fokus untuk menggarap sektor swasta," ujarnya, Kamis (16/10).
Dengan strategi tersebut, industri perhotelan di Tarakan dapat menjaga stabilitas tenaga kerja dan tidak melakukan pengurangan karyawan secara besar-besaran.
"Hingga saat ini, tenaga kerja masih tetap stabil dan belum ada pengurangan," tambahnya.
PHRI berharap, yakni tidak ada razia di hotel sehingga bisnis bisa stabil, dengan kesediaan untuk beradaptasi dan fokus pada sektor swasta, industri perhotelan akan menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi tantangan "Effisiensi silahkan saja, kami tidak banyak menuntut, kami paham dengan keadaan pemerintah," pungkasnya.(*nkh/).
Editor : Azwar Halim