TARAKAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan kuatkan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna mencegah penyalahgunaan yang tidak tepat sasaran di berbagai jenjang pendidikan.
Langkah ini diambil untuk memastikan dana BOS digunakan sesuai aturan, mendukung peningkatan kualitas pendidikan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS.
Kepala Disdik Tarakan, Tamrin Toha mengatakan, terkait pengawasan pengelolaan dana BOS itu ada timnya yang terdiri dari Disdik, BPKAD, Inspektorat kemudian dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) akan di verifikasi oleh tim ini.
"Yang dalam hal ini mulai dari pengawas pembina satuan pendidikan, kasi dan sekretaris selaku manager tim BOS," ujarnya, Selasa (16/9).
Dirinya menjelaskan, besaran dana BOS dari APBN yang disalurkan tergantung dari jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut.
Kemudian dalam ketentuan juknisnya itu dipergunakan untuk biaya honor guru dan tenaga pendidik, kegiatan SPMB, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan prasarana, kegiatan administrasi sekolah, dan pengembangan profesi guru kemudian biaya listrik, air, pembelian alat multimedia dan untuk SMK itu pembayaran honor serapan lulusan.
"Alokasi dana Bos besaran honor guru dan tenaga pendidik itu sekitar 20 persen dan untuk siswa SD sebesar Rp 1.030 ribu per siswa sementara SMP Rp 1.260 ribu per siswa," lanjutnya.
Tamrin menyebutkan, selama ini dari hasil pemeriksaan inspektorat lalu ditindaklanjuti oleh Disdik memang ada ditemukan terutama terkait persoalan administrasi.
"Pemeriksaan inspektorat ini biasanya menemukan ketidaksesuaian yang dilakukan oleh bendahara namun biasanya instruksinya itu akan kami tindaklanjuti apakah ada pengembalian kemudian ada juga yang sifatnya hanya teguran dan untuk sampai ke tindak pidana belum ada," katanya.
Disdik berharap tim BOS di satuan pendidikan harus betul-betul menjalankan RKS dengan baik kemudian proses pembelanjaan juga wajib sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. "Lalu dalam setiap perencanaan perlu adanya kerjasama dengan melibatkan para guru, komite sehingga semua dikelola secara transparan dan akuntabel," pungkasnya. (*nkh/).
Editor : Azwar Halim