TARAKAN - Kota Tarakan telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) 2025 senilai Rp 4.460.405, naik sekitar 6,5 persen dari UMK tahun sebelumnya yang sebesar Rp 4.188.174.
Kebijakan ini resmi berlaku sejak 1 Januari 2025 dan masih berjalan panjang hingga sekarang. Berbagai manfaat maupun perubahan telah dialami masyarakat selama ditetapkannya kebijakan tersebut.
Bagi pekerja, kenaikan ini tentu adalah kabar baik, dengan penghasilan minimum yang lebih tinggi, daya beli pekerja terutama yang berada di kelas upah rendah bisa membaik.
Uang tambahan ini dapat dipakai untuk kebutuhan hidup pokok seperti pangan, transportasi, atau biaya listrik serta air yang selama ini menjadi beban berat bagi keluarga pekerja.
Secara psikologis, kenaikan upah juga memberi sinyal bahwa pemerintah memperhatikan kesejahteraan buruh, bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi makro semata.
Namun, di balik manfaat tersebut, muncul kekhawatiran dari sisi pelaku usaha, terutama usaha menengah ke bawah dan sektor padat karya. UMK yang lebih tinggi berarti kenaikan biaya tenaga kerja juga tidak bisa dihindari.
Bagi banyak usaha kecil di Tarakan, margin keuntungan sudah tipis, tambahan beban upah bisa memicu tekanan pada keuntungan, memaksa efisiensi, atau yang lebih parah biasanya terjadi pengurangan tenaga kerja.
Kebijakan kenaikan upah ini juga memiliki lawan tantangan nyata terkait inflasi lokal. Bila usaha mengalihkan beban upah tenaga kerja yang meningkat ke harga barang dan jasa, maka konsumen atau masyarakat bisa merasakan dampaknya lewat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Hal ini bisa menggerus manfaat bersih dari kenaikan upah, terutama bagi yang sudah terbebani biaya hidup tinggi seperti transportasi maupun harga bahan pokok. Sudah sepatutnya pemerintah daerah turut menyadari risiko ini, dengan mempersiapkan kebijakan khusus bagi pelaku usaha atau perusahaan yang mengalami kesulitan finansial dalam penyesuaian upah.
Selain itu, kenaikan UMK bukanlah solusi instan. Agar kenaikan UMK bisa berdampak positif secara jangka panjang, diperlukan peningkatan efisiensi dan keterampilan tenaga kerja, serta inovasi di sektor usaha agar tetap optimal dalam penyusunan aset maupun modal di tengah kenaikan upah.
Sebenarnya, di Tarakan, diatur bahwa perusahaan yang tidak mampu secara finansial dapat mengajukan penangguhan UMK sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021. Namun, persyaratan dan prosedur seringkali menjadi hambatan, baik dari sisi usaha yang kurang siap maupun dari sisi pengawas regulasi.
Kesimpulannya, kenaikan UMK di Tarakan menjadi langkah yang tegas menuju keadilan sosial bagi pekerja, namun tidak tanpa risiko.
Bila dikelola dengan baik melalui dialog intensif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja serta kebijakan pendukung, maka kesejahteraan pekerja dan pelaku usaha tetap bisa hidup dan berkembang. Tetapi bila dibiarkan timpang, ada ancaman berupa kenaikan biaya hidup, pengurangan tenaga kerja, dan bahkan kegagalan usaha kecil yang berperan besar dalam perekonomian lokal. (*wld)
Editor : Azwar Halim