TARAKAN - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tarakan mengungkapkan bahwa sebagian besar Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang saat ini berada di Tarakan bukan merupakan warga asli.
Mayoritas dari mereka diduga berasal dari wilayah lain di Kalimantan Utara, terutama daerah perbatasan.
Kepala Bidang Sosial Dinsos Tarakan, Jamaluddin menjelaskan, fenomena ini bukan hal baru dan kerap menyulitkan proses identifikasi serta penanganan terhadap para ODGJ.
Ia menyebutkan, tidak sedikit dari mereka yang tiba-tiba ditemukan di Tarakan dalam kondisi terlantar dan sudah menunjukkan gejala gangguan jiwa.
“Biasanya mereka datang dari luar, seperti dari Nunukan. Tiba-tiba sudah ada di sini, diturunkan dari speedboat. Entah bagaimana ceritanya, kemungkinan mereka sengaja ditinggalkan oleh keluarganya,” ujarnya, Rabu (10/9).
Hal ini sedikit membingungkan Dinsos Tarakan dalam melakukan pendataan, terutama karena para ODGJ tersebut tidak memiliki identitas yang jelas dan tidak diketahui riwayat gangguan jiwanya.
“Kalau yang dari luar, kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Saat mereka tiba di sini, sudah dalam kondisi mengalami gangguan jiwa,” tambahnya.
Sementara itu, untuk ODGJ yang memang berasal dari Tarakan, pihak Dinsos mencatat bahwa faktor ekonomi dan permasalahan keluarga menjadi pemicu utama.
Tekanan hidup yang berat, ditambah lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kerap memicu stres berat hingga berujung pada gangguan jiwa.
“Biasanya karena ekonomi sulit, lalu keluarganya berantakan. Itu yang memicu gangguan kejiwaan,” jelasnya.
Ia juga menuturkan bahwa sebagian besar ODGJ di Tarakan berasal dari kalangan menengah ke bawah.
Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses layanan kesehatan mental yang memadai. Akibatnya, banyak dari mereka tidak tertangani secara medis sejak awal hingga akhirnya terlantar di jalanan.
Dengan terus bertambahnya jumlah ODGJ yang bukan berasal dari Tarakan, Dinsos berharap adanya sinergi antar daerah di Kalimantan Utara untuk penanganan yang lebih terpadu.
“Penanganan ODGJ ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Tarakan. Kita butuh dukungan seluruh kota atau kabupaten di Kaltara agar tidak ada lagi yang sekadar dibuang ke kota lain tanpa tanggung jawab,” pungkasnya. (*wld)
Editor : Azwar Halim