TARAKAN - Sebagai upaya untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak pekerja di laut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang terdiri dari beberapa dinas terkait membentuk Tim pengawasan dalam mengawal hak-hak pekerja di laut dan memberi perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitasnya. Upaya tersebut juga melibatkan organisasi International yakni ILO (International Labour Organization).
Diketahui ILO merupakan organisasi yang bergerak pada tenaga kerja di bawa naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
ILO bertujuan untuk mendorong terciptanya pekerjaan layak, keadilan sosial, dan hak-hak perburuhan internasional yang diakui secara universal bagi semua orang.
Saat dikonfirmasi, Staf Ahli Gubernur Kaltara Bidang Hukum Kesatuan Bangsa dan Pemerintahaan Robby Yuridi Hatman menerangkan, pembentukan tim pengawasan tidak terlepas dari rawannya persoalan hak pada pekerja di laut.
Sehingga kata dia, sebagai wujud nyata implementasi konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 21 Tahun 2003.
"Ini merupakan langkah lanjutan dari kegiatan yang digelar pada Agustus 2024 lalu. Tim yang dibentuk ini sejalan dengan upaya global dalam merekrut perlindungan pekerja di sektor kelautan perikanan sebagaimana diatur dalam konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerja Sektor Perikanan," ujarnya, Selasa (9/9).
"Diharapkan dengan dibentuknya tim ini dapat memperbaiki tata kelola sektor perikanan dan ikan. Kemudian dari sisi keselamatan kerja juga dapat terjamin. Dan melalui kolaborasi ini, sektor perikanan mampu dikembangkan. Tak hanya itu, diharapkan pula dengan terbentuknya tim pengawasan ini dapat lebih efektif mewujudukan pekerjaan yang layak khususnya di Kaltara," sambungnya.
Menurutnya, dengan terbentuknya tim pengawasan dapat berdampak besar bagi kesejahteraan pekerja di laut.
Lanjutnya hal tersebut termasuk dalam memberikan perhatian pada kesehatan dan keselamatan pekerja. Mengingat kata dia, pekerja di laut memiliki resiko besar dalam menjalankan aktivitasnya.
"Pembentukan tim ini bertujuan mempromosikan kerja yang layak di sektor perikann dan menpercepat serta mampu menghadirkan solusi inovasi termasuk menghapus kerja paksa dan pekerja anak. Termasuk dari sisi kesehatan dan keselamatan dapat diterapkan," tukasnya. (zac)
Editor : Azwar Halim