TARAKAN – Persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2026 di Kabupaten Malinau terus dimatangkan.
Ketua Tim Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) Porprov II Kaltara, Wiyono Adhie menegaskan, secara umum Malinau dinilai siap untuk menjadi tuan rumah, baik dari sisi venue pertandingan, kesiapan teknis, hingga akomodasi. Pada pekan lali, tim Panwasrah pun sudah melakukan kunjungan ke Kabupaten Malinau.
Wiyono menjelaskan, tim Panwasrah telah melakukan serangkaian kunjungan dan peninjauan ke sejumlah venue olahraga yang ada di Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
Peninjauan dilakukan bersama unsur Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), KONI Kabupaten Malinau dan KONI kabupaten/kota yang ada di Kaltara.
“Kita sudah cek lapangan. Ada venue yang sudah siap, ada yang perlu renovasi, dan ada pula yang harus dibangun baru. Hasil kunjungan ini menjadi bahan evaluasi dan dasar bagi Pemkab Malinau melalui KONI dan Dispora untuk menentukan langkah tindak lanjut,” ujar Wiyono.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam koordinasi tersebut adalah penempatan cabang olahraga (cabor). Sejumlah venue di Malinau dinilai multifungsi, sehingga akan digunakan secara efisien untuk beberapa cabor sekaligus.
Misalnya, gedung bulutangkis yang representatif akan dimanfaatkan juga untuk cabor-cabor beladiri yang belum memiliki venue khusus, seperti karate, pencak silat, dan judo.
Sementara itu, cabor seperti panjat tebing, menembak, dan panahan direncanakan menggunakan venue baru yang akan dibangun secara khusus.
Selain di dalam Kota Malinau, pertandingan beberapa cabor juga akan digelar di daerah penyangga seperti Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang.
“Pulau Sapi akan menjadi lokasi untuk pertandingan sepak bola penyisihan grup, PSTI, dan petanque. Venue di sana juga representatif berdasarkan hasil peninjauan kami,” tambahnya.
Terkait jumlah cabor yang akan dipertandingkan, Wiyono menyebutkan bahwa acuan awal adalah jumlah cabor pada PON NTB-NTT yakni 51–54 cabor.
Namun, melihat kondisi geografis dan keterbatasan venue, diperkirakan sebanyak 34 hingga 36 cabor akan bisa dipertandingkan di Malinau.
“Beberapa cabor seperti layar dan ski air memang tidak memungkinkan digelar di sini. Tapi bukan berarti kita tidak bisa improvisasi. Kita tetap cari solusi agar sebanyak mungkin cabor bisa dipertandingkan,” katanya.
Hingga saat ini, belum ada surat keputusan resmi dari KONI pusat atau Kemenpora terkait jumlah pasti cabor yang akan dipertandingkan pada PON NTB-NTT. Namun, Tim Panwasrah telah memiliki gambaran kasar sebagai acuan awal.
Wiyono juga mengungkapkan, rencana jadwal pelaksanaan Porprov II Kaltara yang telah disusun secara tentatif.
Kegiatan akan dimulai pada 8 September 2026, dengan pembukaan resmi (opening ceremony) dijadwalkan pada 9 September 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas).
Penutupan (closing ceremony) akan dilaksanakan pada 16 September, dan seluruh kegiatan berakhir pada 17 September 2026.
“Pembukaan akan digelar di Stadion Utama Malinau. Empat hari setelahnya, stadion tersebut akan digunakan untuk pertandingan atletik. Sementara itu, untuk pertandingan sepak bola penyisihan akan digelar di Pulau Sapi,” jelas Wiyono.
Menyangkut kesiapan akomodasi dan transportasi, Tim Panwasrah menyatakan bahwa hal tersebut sudah dalam proses identifikasi dan koordinasi.
Penginapan, konsumsi, serta moda transportasi untuk atlet dan ofisial akan disiapkan melalui skema kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pemerintah provinsi.
“Kita sudah masuk ke pembahasan teknis, termasuk akomodasi dan transportasi. Nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan KONI Malinau, Pemkab, serta stakeholder terkait,” kata Wiyono.
Seluruh hasil evaluasi dan rencana awal yang telah disusun Tim Panwasrah akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) KONI Malinau yang dijadwalkan digelar 22 September mendatang.
Rapat tersebut akan menjadi forum resmi untuk memfinalisasi semua aspek teknis penyelenggaraan Porprov II, termasuk pembentukan kepanitiaan dan struktur PB Porprov.
“Secara kasar kita sudah punya blueprint penyelenggaraan. Tapi penyempurnaannya nanti akan disesuaikan dengan kebijakan daerah, dalam hal ini Pemkab Malinau. Semua akan difinalkan dalam forum Rakerkab dan pertemuan teknis lanjutan,” tutupnya. (zar)
Editor : Azwar Halim