TARAKAN - Meski sudah mulai berjalan sejak beberapa bulan lalu, namun pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan belum menyentuh sekolah secara merata. Hal tersebut lantaran saat ini masih dua dapur MBG yang beroperasi.
Sehingga dua dapur tersebut hanya mampu mengakomodir 6 sekolah di Kota Tarakan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tarakan, Tamrin Toha menerangkan, sejauh ini pelaksanaan MBG di Kota Tarakan terpantau cukup lancar. Adapun terkait menu MBG yang diberikan kepada siswa-siswi dinilai sudah sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan.
"Saat ini sudah dua dapur beroperasi, kemungkinan dalam waktu dekat akan bertambah karena saat ini dari informasi yang kami terima beberapa dapur dilakukan verifikasi kelayakan. Secara Tehknis lebih ke BGN yah karena mereka pelaksananya kalau Pemda kan hanya penerima manfaat saja," ujarnya, Selasa (5/8).
"Sejauh ini tidak ada komplein dari murid artinya masih berjalan sesuai yang diharapkan. Kalau kita lihat kemarin komposisi menu MBG cukup sesuai ada ayam sebagai protein, sayur dan buah sebagai vitamin dan nasi sebagai karbohidrat," sambungnya.
Dikatakannya, pihaknya berharap tidak masalah dalam pelaksanaan program MBG di Kota Tarakan tidak menemukan kendala.
Lanjutnya, jika nantinya terdapat persoalan maka pihaknya mempersilahkan masyarakat melakukan aduan di Disdik Tarakan.
"Tentu kami membuka layanan pengaduan kalau nanti ada masalah. Tapi kami berharap semua akan baik-baik saja. Tentu kami berharap yang terbaik dan dapur juga profesional dalam menyajikan makanan setiap harinya. Mudah-mudahan pelaksanaan MBG di Tarakan tidak ada kendala," katanya.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara Maria Ulfa menerangkan, hingga saat ini pihaknya belum memastikan apakah menu MBG di yang disalurkan oleh dapur kedua.
Mengingat kata dia pihaknya belum melakukan pemantauan secara langsung. Kendati demikian, ia menerangkan jika menu MBG pada dapur pertama di Tarakan dinilai sudah sesuai dengan anjuran standar gizi.
"Sejauh ini kami belum memantau pelaksanaan MBG dari dapur kedua yang dibuka ini sehingga kami belum memastikan apakah menu yang diberikan sudah sesuai atau belum. Tapi kami hanya menekankan sejauh ini belum adanya upaya BGN dalam melibatkan Pemerintah daerah pada pelaksanaan tehknis MBG. Padahal seharusnya program ini dapat mengandeng pemerintah daerah seperti Pemkot Tarakan secara Tehknis untuk memaksimalkan program," katanya.
"Memang saat Penyaluran melibatkan forkopimda, tapi yang dimaksud ORI adalah keterlibatan Pemda dalam prosesnya secara juknis. Seperti yang kami sampaikan jauh hari bagaimana pun Pemda adalah lembaga yang mengetahui kondisi di lapangan. Mereka yang mengetahui bagaimana kultur dan selera masyarakatnya. Tapi sejauh ini kami belum melihat Pemda dilibatkan lebih jauh, melainkan hanya sebatas seremonial saja," jelasnya.
Selain itu, dikatakannya seharusnya adanya layanan aduan yang diberikan oleh BGN.
Ia mengakui masyarakat dapat memberikan aduan ke Disdik jika adanya persoalan, namun hal tersebut tidak bersifat layanan aduan secara resmi melainkan hanya sebagai inisiatif instansi di daerah.
Sehingga ia mengharapkan dalam hal ini BGN dapat menyediakan layanan aduan untuk menampung masukan dan aspirasi masyarakat.
"Penyediaan saluran pengaduan bukan hanya pilihan, tetapi merupakan kewajiban hukum bagi penyelenggara pelayanan publik dan sampai saat ini kami belum melihat layanan ini pada program MBG. Pengaduan masyarakat adalah bentuk partisipasi yang penting untuk perbaikan kualitas pelayanan. Melalui pengaduan, masyarakat dapat menyampaikan masukan, saran, kritik, dan keluhan terkait pelayanan yang diterima. Sejak jauh hari Ombudsman pusat sudah mengirim saran ini kepada BGN pusat tapi sampai saat ini sepertinya hal itu tidak diindahkan," pungkasnya. (zac)
Editor : Azwar Halim