TARAKAN - Adanya penolakan wacana program transmigrasi pemerintah pada penduduk pulau Jawa ke Kalimantan menimbulkan dukungan banyak pihak.
Mengingat program transmigrasi tersebut dinilai menjadi pemicu persoalan sosial di masyarakat depan. Sehingga saat ini berbagai pihak menunjukkan kontra terhadap wacana tersebut.
Saat dikonfirmasi, Ketua Persekutuan Dayak Lundayeh (PDL) Tarakan Yonsep menerangkan, sejauh ini PDL tidak terlibat jauh dalam penolakan. Kendati demikian, ia tidak memungkiri jika penolakan tersebut juga berasal dari aspirasi anggota PDL se-Kaltara.
"Yang mereaksi ini kan masyarakat. Kalau dari PDL belum ada komunikasi kepada pemerintah yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau kita melihat itu, saya tidak pernah membatasi aspirasi masyarakat. Karena yang mengkhawatirkan itu kan masyarakat kalau PDL kan hanya organisasi yang mewadahi," ujarnya, Senin (4/8).
"Sebenarnya boleh-boleh saja menolak, tapi itu kan namanya hak yah, hak berdemokrasi masyarakat. Yang artinya mereka sendiri yang merasakan. Mereka sendiri yang menghitung-hitung terserah. Bagi saya yang terpenting itu adalah kondusifitas. Nanti kan pasti ada komunikasi. Komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Apa sih tujuan program ini, apa manfaatnya bagi masyarakat Kaltara," sambungnya.
Diungkapkannya, masyarakat Kalimantan khususnya Kaltara juga memiliki hak untuk menolak sebagai warga negara.
Bukannya tanpa alasan, kata dia penolakan tersebut justru didasari alasan yang cukup kompleks. Selain itu, hingga hari ini menurutnya pemerintah belum sekali pun mengelar perundingan wacana tersebut kepada masyarakat daerah.
Sehingga kata dia, secara etik seharusnya pemerintah menghargai keberadaan masyarakat di daerah.
"Kalau saya mengatakan ini hak warga negara untuk menolak. PDL hanya mengayomi dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Sampai hari ini belum ada penjelasan pemerintah terhadap tujuan dan urgensinya. Di lahan mana sasarannya, sehingga bagaimana PDL harus setuju kalau tidak ada penjelasannya," urainya.
"Seharusnya kalau menurut saya, selain kepada pemerintah seharusnya ada sosialisasi kepada masyarakat. Karena nanti transmigrasi ini kan bersentuhan dengan masyarakat sehingga masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan Utara wajar mempertanyakan ini tujuan dan urgensinya," terangnya. (zac)
Editor : Azwar Halim