TARAKAN – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) terus melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas internet serta memperkuat keamanan siber di Kalimantan Utara (Kaltara).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi wilayah blank spot sekaligus mengembangkan literasi digital masyarakat di daerah yang menjadi prioritas nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto menegaskan, pentingnya peningkatan kualitas dan kapasitas internet di daerah-daerah, terutama di era digital yang penuh dengan potensi ancaman siber.
“Kami melihat kapasitas internet di daerah perlu kita tingkatkan, dan di era sekarang ini, kita harus bersama berupaya meningkatkan keamanan siber dari segala potensi ancaman yang akan datang,”
ungkap Eko usai Rakor Peningkatan Kapasitas Internet dan Keamanan Siber Dalam Rangka Mendukung Transformasi Digital di Kaltara, Rabu (30/7).
Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, industri penyedia layanan internet, akademisi, serta media.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan percepatan penyelesaian pembangunan zero blank spot dapat terwujud, sehingga masyarakat Kaltara semakin mudah dalam berkomunikasi dan mengakses internet secara optimal.
Kemenko Polhukam mengajak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltara untuk memetakan secara detail wilayah-wilayah yang masih masuk kategori blank spot.
Data hasil pemetaan ini nantinya akan menjadi acuan bagi industri penyedia layanan internet untuk memprioritaskan peningkatan pelayanan di wilayah tersebut.
“Target akhir kita adalah menyusun peta jalan pembangunan internet di Kaltara yang selaras dengan program prioritas pemerintah pusat,” tambah Eko.
Eko juga menekankan pentingnya budaya literasi digital bagi masyarakat agar terhindar dari ancaman siber.
“Kita harus punya budaya literasi digital yang bagus agar jangan sampai kita tergoda, tergerus, dan menjadi sarana potensi masuknya ancaman siber,” katanya.
Sementara itu, Kepala Divisi Infrastruktur Satelit BAKTI Kemenkomdigi, Harris Sangidun, menjelaskan bahwa kebutuhan kapasitas internet akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya konten video dan animasi yang makin banyak diakses masyarakat.
“Kapasitas internet itu selalu berkembang penggunaannya. Saat ini kami sedang menganalisis untuk meningkatkan kapasitas bandwidth BTS yang ada,” ujar Harris.
Harris menginformasikan bahwa beberapa BTS di wilayah Kaltara telah mengalami peningkatan bandwidth dari 2 Megabyte (MB) menjadi minimal 4 MB hingga 10 MB.
“Ini bukan akhir dari batas peningkatan, kami akan terus berupaya menyesuaikan dengan perkembangan konten yang diakses masyarakat,” ujarnya.
Terkait target zero blank spot, BAKTI Kemenkomdigi telah menerima sekitar 150 usulan pembangunan menara dan akses internet dari Diskominfo dan Pemerintah Daerah Kaltara. Usulan tersebut kemudian akan diseleksi dan diprioritaskan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
“Kami harus pilah dan pilih, tentunya harus sesuai dengan kebutuhan yang memang pemerintah daerah sendiri yang paling mengerti kebutuhan tersebut,” terang Harris.
Kaltara menjadi prioritas pembangunan infrastruktur internet sejak tahun 2016, mengingat posisinya yang strategis sebagai daerah perbatasan langsung dengan negara lain.
Namun, pembangunan BTS baru tidak hanya dilakukan oleh BAKTI saja, melainkan juga oleh operator komersial dan pemerintah daerah yang bekerja sama dengan operator.
Dengan adanya peningkatan kapasitas internet dan penguatan keamanan siber ini, pemerintah berharap masyarakat Kaltara dapat menikmati layanan internet yang semakin handal dan aman, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan dan kemajuan di daerah perbatasan tersebut.
“Untuk tahun ini, BAKTI menargetkan pembangunan 100 akses internet baru di Kaltara. Sementara pembangunan BTS baru masih dalam tahap analisis dan penyesuaian anggaran,” pungkas Harris. (zar)
Editor : Azwar Halim