TARAKAN - Adanya wacana pemerintah terkait program transmigrasi menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.
Hal tersebut lantaran saat ini kondisi pulau di luar Jawa sudah dianggap memiliki penduduk yang ideal untuk memberikan kenyamanan masyarakatnya.
Selain itu wacana transmigrasi juga dkhawatirkan akan menyampingkan hak-hak Penduduk lokal mengingat saat ini masih banyak masyarakat yang hidup di bawah harus kesejahteraan.
Saat dikonfirmasi, Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT) Dr Margiyono S.E, M.Si menerangkan, jika saat ini isu transmigrasi menjadi perhatian masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan.
Meski demikian, dari sudut pandang ekonomi transmigrasi merupakan salah satu solusi untuk meratakan jumlah penduduk sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang melaksanakannya.
Namun menurutnya, isu sosial harus menjadi perhatian khusus untuk memastikan program transmigrasi tidak menimbulkan persoalan baru.
"Jadi isu program transmigrasi ini memang cukup sensitif untuk saat ini apalagi di tengah ketidakstabilan politik dan ekonomi di Indonesia. Walaupun sebenarnya program transmigrasi salah satu solusi kalau dilakukan dengan konsep tepat, tapi tidak serta-merta dapat dilakukan dengan mudah," ujarnya, Jumat (25/7).
"Kalau memang misalnya maksud program transmigrasi murni pada tujuan kesejahteraan, mungkin baiknya program ini dilaksanakan pada skala Kabupaten/kota di suatu provinsi saja. Misalnya penduduk Tarakan ini kan cukup padat, pemerintah bisa melakukan program transmigrasi penduduk Tarakan ke daerah KTT, Bulungan atau Malinau," sambungnya.
Dikatakannya, jika pemerintah benar-benar ingin menjalankan program tersebut untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, ia menyarankan jika program dalam dilakukan dengan menyasar masyarakat antarkabupaten/kota di setiap provinsi.
Hal tersebut lantaran saat ini menurutnya Tarakan mengalami ledakan penduduk sementara di sisi lain kabupaten/kota di Kaltara kondisi Penduduknya terbilang masih sepi.
"Saya kira strategi ini agak bisa lebih diterima karena hanya menggeser penduduk dari internal provinsi saja. Misalnya KTT, Bulungan kekurangan petani, Pemerintah bisa menawarkan warga pesisir Tarakan untuk mengikuti program, nantinya diberi pelatihan terlebih dahulu dan rumah mereka yang ditinggalkan tidak boleh ditempati lagi," jelasnya. (zac)
Editor : Azwar Halim