TARAKAN – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi gabungan tiga kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Juni 2025 sebesar 0,07 persen (mtm) atau 1,38 persen (yoy).
Angka tersebut lebih rendah dibanding capaian inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,87 persen secara tahunan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik mengungkapkan, kondisi inflasi Kaltara masih tergolong stabil dan terkendali.
Meskipun terdapat beberapa tekanan dari sektor tertentu, sinergi berbagai pihak dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus diintensifkan.
“Inflasi bulanan lebih banyak didorong oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi, khususnya tarif angkutan udara, serta komoditas pangan seperti tomat, beras, dan ikan,” ujar Hasiando kepada Radar Tarakan, Jumat (18/7).
Kenaikan tarif angkutan udara tercatat menyumbang andil sebesar 0,17 persen terhadap inflasi Juni. Hal ini disebabkan meningkatnya mobilitas masyarakat saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan libur sekolah.
Namun, kenaikan harga masih bisa ditekan berkat kebijakan diskon tarif pesawat dari pemerintah.
Sementara itu, kenaikan harga tomat (0,06 persen) dipicu oleh berkurangnya pasokan lokal setelah panen sebelumnya.
Harga beras (0,04 persen) naik akibat gangguan pasokan dari Jawa dan Sulawesi, serta tertahannya penyaluran beras SPHP. Komoditas perikanan seperti ikan layang dan bandeng juga mencatat kenaikan meskipun relatif kecil.
Hasiando menambahkan, tekanan inflasi juga datang dari faktor eksternal seperti kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat yang dapat mengganggu rantai pasok global.
Di sisi domestik, pasokan beberapa komoditas berisiko terganggu, seperti ikan, emas perhiasan, dan tarif angkutan udara yang mulai dinormalisasi.
Namun demikian, Bank Indonesia bersama TPID Kaltara terus mengedepankan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sebagai langkah konkret, TPID se-Kaltara telah melaksanakan lebih dari 220 kegiatan pasar murah untuk menekan harga komoditas strategis.
Tak hanya itu, program Good Agriculture Practices (GAP) juga mulai diterapkan, termasuk digital farming guna mendorong produktivitas hortikultura dan pangan lokal.
Di sektor komunikasi, BI bersama TPID aktif menggelar High Level Meeting, sidak pasar, dan edukasi masyarakat melalui radio dan media sosial untuk menekan ekspektasi inflasi.
Guna memastikan masyarakat pelosok juga mendapat akses pangan murah, BI Kaltara turut memfasilitasi distribusi barang pasar murah ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Selain itu, kerja sama antar daerah (KAD) dengan provinsi pemasok seperti Sulawesi Selatan terus diperluas untuk menjaga pasokan bahan pokok penting (Bapokting).
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Kaltara, baik di pusat kota maupun wilayah perbatasan, tetap dapat mengakses bahan pokok dengan harga yang wajar,” tutup Hasiando. (zar)
Editor : Azwar Halim