TARAKAN - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tarakan dalam waktu akan segera mencairkan bantuan keuangan kepada partai politik (parpol) 2025.
Bantuan tersebut merupakan kewajiban pemerintah guna mendukung kegiatan operasional parpol serta pendidikan politik untuk masyarakat.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Kesbangpol Tarakan, Melki Loboran menerangkan, dalam rangka persiapan pencairan bantuan parpol tersebut pihaknya telah mengundang seluruh perwakilan parpol pemenang dalam Rapat Koordinasi bantuan keuangan kepada parpol tahun 2025 yang dilaksanakan di kantor Kesbangpol pada Kamis (22/5).
"Hari ini kami mengundang parpol yang mempunyai kursi di DPRD 2025 sampai dengan 2030 karena memang yang memiliki kursi di DPRD itu mereka setiap tahun menerima bantuan parpol.
Makanya kami mengundang mereka untuk melakukan rapat koordinasi persiapan pengajuan parpol tahun 2025," ujarnya.
"Kalau besarannya tergantung perolehan suara masing-masing yang mereka dapat di DPRD. Jadi 1 suara itu Rp 9.158 dikalikan dengan jumlah suara yang mereka dapatkan pada Pileg 2024.
Dengan 5 tahun lalu tentunya ada kenaikan karena jumlah penduduk kita kan bertambah periode 2019 sampai 2024 ada kenaikan perolehan suara terutama Gerindra," sambungnya.
Dikatakan Melki, adapun total parpol pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kota Tarakan berjumlah 10 parpol yakni PAN, Demokrat, Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, Nasdem, PKS, PPP dan Hanura. Lanjutnya, total bantuan operasional parpol untuk semua partai sebesar Rp 1,1 Milliar.
"Sesuai aturan itu pendidikan politiknya harus lebih besar daripada operasional, itu yang jadi catatan. Tapi karena kebetulan Berkarya ini sudah tidak masuk lagi di periode ini, sehingga itu menjadi catatan kepada partai tersebut. Kalau misalnya partai itu masuk lagi di parlemen makan harus dievaluasi," terangnya.
Dikatakannya, sebelum pencairan bantuan dalam waktu dekat pihaknya akan kembali memanggil semua partai untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) guna memberikan arahan penggunaan parpol.
Dikatakannya, bimtek tersebut merupakan bagian agenda wajib yang diikuti semua Parpol sebelum pencairan dilakukan.
"Parpol lain lebih kepada administrasi, dengan catatan kalau mereka membuat kegiatan dokumentasinya kurang. Itu kita minta dilengkapi.
Memang ada masa sanggah ketika BPK memeriksa. Kita tadi sudah melakukan evaluasi yang kami sudah sampaikan catatan BPK, tahun ini rencana di bulan depan, itu kita mengundang seluruh pengurus parpol yang menerima bantuan 2025 sampai 2030 untuk di Bimtek," jelasnya.
"Narasumbernya itu rencananya dari Inspektorat BPKAD dan BPK. Memang ada aturan BPK terkait bantuan parpol ini.
Kami sudah sampaikan secara lisan kemarin kepada BPK. Mudah-mudahan BPK ada waktu untuk menyampaikan perbekalan kepada parpol," pungkasnya. (zac).
Editor : Azwar Halim