TARAKAN - Meskipun para kepala daerah di seluruh Indonesia sedang menjalani penggemblengan atau retret di Akademi Militer Magelang, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud dijadwalkan mengikuti kegiatan retret pada 26 Februari mendatang.
Perbedaan jadwal ini membuat Ibnu Saud menjalani tugas perdana sebagai Wawali di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
Dalam agenda perdana pemerintahan tersebut, Ibnu Saud memimpin pertemuan untuk membahas penanganan inflasi bersama berbagai stakeholder terkait.
Saat dikonfirmasi, Ibnu Saud menjelaskan bahwa dirinya akan berangkat ke Magelang sesuai jadwal pada 26 Februari.
Sembari menunggu jadwal tersebut, ia memutuskan untuk memulai pengabdiannya terlebih dahulu, mewakili Wali Kota Tarakan, dr. Khairul.
Ibnu Saud menegaskan bahwa retret merupakan agenda wajib yang harus diikuti oleh semua kepala daerah, termasuk wakil kepala daerah.
"Semua wakil kepala daerah terpilih wajib mengikuti kegiatan retret di Lembah Tidar Akmil Magelang, Jawa Tengah. Saya baru berangkat besok, Selasa (25/2), dan retret dimulai pada Rabu (26/2), meskipun kegiatan utamanya baru dimulai pada Kamis (27/2). Namun, pada tanggal 26, semua peserta sudah diminta hadir di lokasi," ujar Ibnu Saud, Senin (24/2).
Ibnu Saud juga menambahkan bahwa serah terima jabatan (sertijab) antara Wali Kota Tarakan dengan Wakil Wali Kota akan dilakukan setelah masa retret selesai.
"Sertijab adalah agenda penting yang harus dipimpin oleh wali kota, bukan oleh wakil," katanya.
Meskipun retret merupakan agenda wajib, Ibnu Saud mengungkapkan bahwa ia belum mengetahui apakah akan ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, setiap orang memiliki tanggung jawab moral untuk patuh terhadap kebijakan negara.
Baca Juga: Jelang Ramadan, BPOM Tarakan Perketat Pengawasan Makanan
"Semua wakil kepala daerah, baik itu wakil wali kota, wakil bupati, maupun wakil gubernur, wajib mengikuti retret. Kalau ditanya apakah ada sanksi bagi yang tidak hadir, saya belum bisa memastikan. Namun, saya kira ini adalah masalah moral. Sebagai kepala daerah, kita harus patuh kepada kebijakan negara karena kepala daerah adalah cerminan dari masyarakat," ungkapnya.
Ibnu Saud juga menegaskan bahwa setelah dilantik, ia tidak bekerja untuk partai, melainkan untuk masyarakat.
"Ketika saya memimpin, saya bukan lagi bekerja untuk partai. Saya bekerja untuk masyarakat. Ketika memimpin, tidak ada lagi urusan partai. Kami harus tunduk kepada kepala negara terpilih. Jika ada yang mengatakan saya tunduk karena Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Gerindra, itu tidak benar. Kami tetap taat pada Presiden Joko Widodo," pungkasnya. (zac/lim)
Editor : Azwar Halim