JAKARTA - Kelas menengah di Indonesia yang turun hampir 9,5 juta jiwa dalam lima tahun terakhir menjadi sorotan media asing.
Para analis menyebut populasi kelas menengah yang menurun ini menjadi alarm peringatan bagi negara Indonesia.
Apalagi, penurunan ini terjadi di tengah pemerintah yang gencar melakukan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan kelompok menengah agar tidak terjun menjadi rentan.
Mengutip ChannelNewsAsia, melalui fenomena ini analis melihat pentingnya pemerintah untuk kembali memperkuat segmen populasi ini guna mencegah penurunan lebih lanjut.
Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang yang tergolong kelas menengah tercatat menurun hampir 9,5 juta jiwa dalam lima tahun terakhir.
Pasalnya, pada tahun 2019, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta jiwa.
Sementara itu, pada 2023, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia tercatat 48,27 juta penduduk atau 17,44 persen.
Kemudian, BPS juga melaporkan penurunan kelas menengah pada 2024 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total penduduk Indonesia.
Dengan begitu, selama lima tahun terakhir ada sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah yang tercatat turun kelas.
"Jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pasca-pandemi, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, pada akhir Agustus lalu.
Sejalan dengan penurunan jumlah orang yang tergolong kelas menengah, jumlah mereka yang tergolong calon kelas menengah meningkat dalam periode lima tahun yang sama.
Mereka yang tergolong sebagai bagian dari segmen kelas menengah yang bercita-cita tinggi meningkat dari 128,85 juta pada tahun 2019 menjadi 137,5 juta tahun ini. Mereka merupakan 49,22 persen dari populasi Indonesia.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pentingnya kelas menengah bagi perekonomian Indonesia karena merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Airlangga juga menekankan pentingnya penguatan daya beli masyarakat miskin dan kelas menengah, dan tak kalah penting lagi adalah calon kelas menengah.
Hal ini tak lain untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 yang merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera menjelang ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100.
Untuk mendukung kelas menengah, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai inisiatif.
Antara lain program perlindungan sosial, insentif pajak, program prakerja, serta skema kredit usaha rakyat, dan lain-lain.
Salah satu insentif pajak yang perlu diperhatikan, katanya, adalah rencana pemerintah untuk mengembalikan keringanan pajak penuh atas pembelian properti senilai hingga Rp 5 miliar untuk paruh kedua tahun 2024.
"Kebijakan ini, yang mencakup biaya pajak pertambahan nilai hingga Rp 2 miliar dari harga properti yang memenuhi syarat, sebelumnya dikurangi menjadi potongan 50 persen setelah cakupan penuh berakhir pada bulan Juni," jelasnya.
Meski begitu, para analis menilai selain karena dampak Covid-19 yang masih ada, alasan lain yang berkontribusi terhadap penurunan populasi kelas menengah Indonesia meliputi fundamental ekonomi nasional yang lemah, kebijakan pemerintah yang memberatkan, serta tidak adanya jaring pengaman sosial yang kuat.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Bhima Yudhistria mengatakan bahwa lemahnya kinerja sektor manufaktur merupakan faktor signifikan dalam menyusutnya kelas menengah.
Baca Juga: Gerakan Kotak Kosong Sentimen Pribadi? Simpatisan Klaim Tak Ditunggangi Siapa Pun
Ia mengatakan, kelesuan sektor manufaktur telah menyebabkan banyaknya PHK dan turunnya kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik bruto.
Bahkan, sejak awal tahun 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Nusantara memperkirakan PHK di sektor manufaktur padat karya dapat berdampak hingga 100.000 orang.
Selain itu, Bhima juga menilai, salah satu kebijakan pemerintah yang semakin membebani daya beli masyarakat adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang mulai berlaku pada 1 April 2022. "Kenaikan PPN berdampak pada kenaikan harga eceran," jelas Bhima.
Ia menambahkan, tingginya biaya hidup ini diperparah dengan minimnya jaring pengaman sosial bagi masyarakat menengah.
Pasalnya, sebagian besar fokus pemerintah adalah penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
Sementara itu, ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Pusat Reformasi Ekonomi (Core) mengatakan, penting bagi pemerintah untuk mulai memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah di tengah masyarakat.
"Baik dalam bentuk bantuan tunai maupun subsidi, (bantuan ini) bisa diberikan kepada masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah, kalau tidak, tren penurunan di kelas menengah bisa terus berlanjut," papar Yusuf. (*/jpg/lim)
Editor : Azwar Halim