TARAKAN - Adanya keluhan masyarakat pengidap kanker yang mengalami pemutusan layanan jaminan kesehatan sementara untuk pengobatan kemoterapi dari BPJS Kesehatan Tarakan ternyata menyimpan sejumlah catatan terhadap peliknya sistem layanan dan minimnya sumber daya manusia keahlian khusus di dalam dunia kesehatan.
Sehingga hal tersebut membuka informasi jika layanan kemoterapi kanker RSUD Jusuf SK sudah mengalami Kendala sejak awal beroperasi.
Direktur RSUD dr. Jusuf SK Tarakan, dr. Budi Aziz B mengakui jika sebelumnya pihaknya meminta toleransi kepada BPJS Balikpapan agar layanan Kemoterapi dapat dilakukan pada hari tertentu guna menyesuaikan kesiapan tenaga dokter di RSUD Jusuf SK.
Namun demikian, BPJS tetap teguh pada standar kriteria sehingga beberapa waktu lalu melalui BPJS Tarakan harus mengeluarkan surat penghentian layanan sementara sampai RSUD menyiapkan dokter sesuai kriteria yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Sebelumnya kami sudah sampaikan pada saat BPJS kresedensial ke RS, saya sebagai direktur juga sudah menyampaikan kepada tim BPJS Balikpapan yang datang, apakah boleh karena dokter kami hanya bisa Senin Selasa Rabu maka kemoterapi dilakukan pada waktu itu saja.
Tapi ternyata banyak pertimbangan dari BPJS dan keluarlah surat itu bahwa untuk sementara pelayanan kemoterapi tidak bisa dilayani di rsud Jusuf SK,” ujarnya, Selasa (6/8).
Budi menegaskan, sebelumnya pihaknya telah berupaya agar layanan BPJS tetap dijalankan dengan mentolerir keterbatasan SDM dokter tenaga khusus dan kondisi di Kaltara. Namun hal tersebut tidak membuat BPJS bergeming.
Bahkan lanjutnya, pihaknya telah melakukan upaya lobi-lobi ke rumah sakit pemerintah di Samarinda dan Balikpapan agar dapat meminjam tenaga dokter yang dibutuhkan. Namun demikian, hingga saat ini belum menemukan perkembangan.
“Jadi begini ada prosedur yang harus dilewati, kami sudah melapor ke Dinkes ke Pak Gub (Gubenur Kaltara) juga.
Tanggapan Pak Gub sudah menelpon langsung kepada BPJS Tarakan bahwa ini tidak bisa disamakan dengan di jawa.
Di mana satu jam bisa dilalui sehingga dokter mudah datang. Kalau kita kan beda, harus naik pesawat nginap lagi. Itu kan akan susah untuk kita mengikuti itu,” urainya.
“Kami mau pinjam di RS Pertamedika Tarakan atau RSUKT Tarakan dokter di sana dan kita sama saja (kondisinya).
Mereka tidak ada juga karena kami rujukan provinsi. Nah proses itu akhirnya Pak Gub menyampaikan bahwa nanti Pemprov yang akan bersurat ke BPJS melalui Dinkes Pemprov Kaltara.
Nanti kami juga akan bersurat (menyusul). Jadi kami dengan keluarnya surat Gubernur ke BPJS itu kan sudah berarti surat paling tinggi karena atasan kami Dinkes dan Pak Gubernur.
Bahwa dalam surat Gubernur juga sudah jelas apa permintaan beliau itu berdasarkan tulisan kebutuhan RSUD dr. Jusuf SK,” lanjutnya.
“Kami sudah menghubungi beberapa direktur rumah sakit di Samarinda dan Balikpapan untuk kami bisa meminjam dokternya.
Maksudnya berbagi hari, Senin Selasa, Rabu dari dokter kami, Kamis Jumat Sabtu dari dokter di Samarinda atau Balikpapan. Kami juga sudah bertemu direkturnya di sana dan mereka menyambut baik tapi kami belum menindaklanjuti.
Dalam waktu dekat kami ke sana lagi. Dan dalam waktu dekat ini juga kami akan ke RS Kanker Darmais untuk menyampaikan permasalahan ini begitu juga dengan penyakit kanker. Jadi sebenarnya bukan hanya kanker yang belum ada jawaban, jantung juga belum,” ucapnya.
Ia membeberkan jika pihaknya sempat menyatakan komplain kepada Kemenkes lantaran meminjam dokter RSUD Jusuf SK ke RS di Jakarta.
Hal itu lantaran ia menyadari jika RSUD Jusuf SK kesulitan menjalankan pelayanan normal dengan kurangnya tenaga dokter keahlian khusus. Apalagi, penyakit kanker masuk dalam program penanganan nasional.
“Ini yang susah karena kelangkaan profesi. Kan mereka ini bukan yang menangani ini bukan dokter spesialis. Tapi spesialis yang sekolah lagi jadi konsultan. Jadi sudah dokter umum, sekolah spesialis, sekolah lagi jadi konsultan.
Harusnya satu dokter kami fokus di sini karena di PNS di sini. Kami sudah memanggil yang bersangkutan.
Dulu kan belum ada layanan kemoterapi, tahun lalu sudah mulai, tahun lalu sempat dipinjam di Bogor. Selesai di Bogor, kami panggil kembali bertugas di sini, tapi ternyata di pinjam lagi oleh RS Fatmawati di Jakarta,” jelasnya.
“Kami sempat rapat via Zoom bersama Kemenkes, kami menolak dokter kami dipinjamkan ke Rumah Sakit Fatmawati karena program nasional kanker ini dari Kemenkes, kok kami dikasi alat, kami dikasi program tapi SDM-nya diambil.
Kami mau jalankan layanan di sini bagaimana kalau SDM-nya tidak ada (kurang),” jelasnya. (zac/lim)
Editor : Azwar Halim