TARAKAN - Berjalannya aturan larangan mudik yang berlaku sejak 6-17 Mei 2021. Menimbulkan polemik di masyarakat. Sejak mulai diterapkannya larangan tersebut, terjadi beberapa fenomena menimbulkan perhatian besar di publik. Di antaranya adalah adanya masyarakat yang menangis saat dihentikan petugas, warga yang nekat menerobos petugas dan fenomena banyaknya warga negara asing (WNA) yang berdatangan di tengah aturan larangan mudik berjalan.
Di tengah banyak berbagai kejadian tersebut, Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri angkat bicara. Saat dikonfirmasi, ia menerangkan jika banyaknya kejadian heboh di tengah aturan larangan mudik terjadi karena adanya ketidaktegasan dalam penerapan aturan yang terkesan memilih kasih. Sehingga hal tersebut menyebabkan lahirnya perlawanan masyarakat hanya untuk sekadar bertemu keluarga di hari raya.
“Sesuai surat edaran Satgas Covid-19 tahun 2021, pemerintah melarang seluruh warga negara Indonesia, untuk tidak melakukan mudik. Pertama, berlaku terhadap seluruh moda transportasi darat laut dan udara. Namun menurut saya larangan ini tidak adil dan bertolak belakang dengan fakta yang ada saat ini,” ujarnya, Senin (10/5).
“Masyarakat dilarang untuk mudik, tapi di suatu sisi, tenaga-tenaga kerja asing membanjiri negara kita. Tentu ini sangat melukai perasaan warga kita. Dan akhirnya, trust kepada pemerintah menjadi berkurang,” lanjutnya.
Menurutnya, jika pemerintah benar ingin memutus penularan Covid-19 melalui pencegahan pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya, maka atas alasan apa pun pemerintah dapat berlaku adil dengan menutup jalur perjalanan tanpa terkecuali.
“Ada yang bilang begini, itu kan orang masuk dengan protokol yang bagus dan jumlahnya sedikit. Memang betul jumlah yang masuk sedikit, tapi karena hal itu membuat 40 ribu lebih warga negara kita meninggal dunia,” tukasnya.
“Jadi bukan karena jumlah sedikitnya, tapi kuantitasnya yang bermasalah. Apalagi, saya mendengar ini sudah 4 kali penerbangan carter yang masuk. Mau carter kah atau apa kita juga tidak mau tahu. Namanya aturan harus tetap dipatuhi,” lanjutnya.
Dijelaskannya, sebenarnya pemerintah bisa saja kegiatan mudik dengan aturan ketat dan sulit untuk menciptakan disiplin protokol bagi masyarakat. Menurutnya hal tersebut lebih baik daripada melakukan pelarangan untuk menutup kesempatan masyarakat bertemu keluarga.
“Sebenarnya bisa saja mudik tetap berjalan tapi dengan syarat dan protokol yang ketat. Itu tidak masalah asalkan masih bisa. Kalau pelarangan dipaksakan dan tidak merata seperti ini, maka akan menghilangkan sikap trust masyarakat kepada pemerintah akan muncul,” terangnya.
Menurutnya, hal ini bukanlah semata persoalan mudik dalam pencegahan penularan Covid-19. Namun lebih jauh lagi ini menyangkut persoalan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Karena ini bukan persoalan mudik atau tidak, tapi adanya kerinduan masyarakat terhadap keluarga, sanak saudara, orang tua yang tidak dapat tersalurkan secara langsung. Sehingga tidak mengherankan kalau ada masyarakat yang sampai menangis saat dihentikan. Itu manusiawi,” jelasnya.
“Dalam momentum krusial setiap aturan memerlukan tauladan atau contoh yang baik. Kita tidak bisa melarang-melarang orang, tapi di suatu sisi memperlihatkan adanya kebebasan kedatangan. Tentu ini yang sangat disayangkan,” pungkasnya.
POLISI PERKETAT PROKES DI PASAR
H-3 menjelang Hari Raya Idulfitri, aktivitas masyarakat di sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan mulai terlihat. Hal itu juga yang terlihat di Pasar Gusher Tarakan. Untuk meningkatkan keamanan, Polres Tarakan membentuk Posko Pengamanan Pasar Gusher. Tidak hanya memastikan keamanan kondusifitas, namun penerapan protokol kesehatan (prokes) juga menjadi atensi aparat hukum.
Kapolsek Tarakan Barat, Iptu Anggestri mengatakan, pihaknya pun rutin mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga jarak dan memakai masker. Bahkan masyarakat yang tidak membawa masker, maka petugas akan membagikan masker. “Pelayanan kami ada 15 personel dan dibantu oleh instansi terkait, seperti dari dishub, dinkes, PMI dan TNI,” katanya.
Dilanjutkan Anggestri, biasanya pada tahun-tahun sebelumnya posko pengamanan dibuka hanya untuk memberikan keamanan bagi masyarakat yang akan merayakan Idulfitri. Namun di masa pandemi Covid-19 saat ini, pihaknya juga bersamaan melakukan operasi yustisi di posko pengamanan. Yaitu operasi yang fokus terhadap pencegahan Covid-19. “Makanya kami selalu memberikan imbauan langsung kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas belanja,” jelasnya.
Bahkan dalam mengingatkan prokes kepada masyarakat, pihak kepolisian bekerja sama dengan pengelola pasar. Tiap dua jam sekali, pihak pengelola pasar akan memberikan imbauan kepada masyarakat tiap dua jam sekali, agar selalu mematuhi prokes.
“Misalnya di pintu masuk pihak pengelola akan mengingatkan masyarakat untuk selalu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak,” imbuh pria berpangkat balok dua itu.
Ditambahnya lagi, jumlah pengunjung di Pasar Gusher sudah meningkatkan hingga 50 persen. Jumlah tersebut diprediksi akan kembali meningkat, menjelang Hari Raya Idulfitri. Bahkan pihaknya sempat menutupi beberapa jalur pintu masuk. “Namun situasi kamtibmas tetap kondusif dan tidak ada kejadian yang menonjol,” tuturnya.
Dari pantauan pihaknya, untuk pemakaian masker pihaknya mendapati sudah sebagian besar masyarakat selalu memakai masker. Hanya beberapa saja yang ditemui pihaknya tidak memakai masker. Yang menjadi perhatian pihaknya saat ini, yaitu masyarakat tidak berkerumun apabila melakukan aktivitas.
“Bahkan untuk menghindari kemacetan kita sudah siapkan tempat parkir di samping Pasar Gusher ini,” tutupnya. (*/zac/zar/lim)
Editor : Azwar Halim