Tempat yang baru selalu berhasil mengundang rasa penasaran masyarakat. Namun setelah mengetahui apa yang ada di tempat tersebut, perlahan ditinggalkan. Termasuk taman yang ada di Tarakan.
----
SALAH seorang pemilik stan di Taman Berlabuh, Anca (29) mengatakan, ramai pengunjung saat tanggal merah alias hari libur. Itu pun pengunjung rerata yang memiliki anak kecil, yang ingin bermain di taman. Sedangkan anak remaja maupun dewasa, mulai jarang terlihat berkunjung ke Taman Berlabuh.
“Kalau hari biasa sepi. Kalau pas ada pameran biasanya ramai. Kalau malam Minggu lumayan ramai, tapi paling yang punya anak kecil saja main di taman,” katanya kepada Radar Tarakan, pekan lalu.
Ia mengaku, dibandingkan saat Taman Berlabuh diresmikan akhir 2016, pengunjung tumpah ruah memadati taman yang memiliki luas sekitar 1,3 hekatre ini. Namun seiring berjalannya waktu, keramaiannya perlahan redup dan sepi. “Mungkin karena sudah banyak kafe-kafe yang bagus, jadi jarang yang datang ke taman. Pas masih awal-awal buka, Taman Berlabuh ramai pengunjung,” bebernya.
Saat hari libur maupun malam Minggu, biasanya ia meraup keuntungan Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta. Berbeda pula dengan hari biasanya, di bawah Rp 1,5 juta.
Rupanya klasifikasi pedagang di taman ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Konon penyewaan gerobak pedagang yang di bagian luar diserahkan ke pemilik tanah. Sementara pedagang bagian dalam, membayar sewa ke pengelola taman. Pedagang yang di bagian luar ini yang menjajakan aneka minuman dan camilan.
“Penyewaan yang bagian luar lebih mahal karena bayar langsung ke pemilik tanah. Ada yang Rp 800 ribu, ada yang Rp 900 ribu per bulan. Kalau yang bagian dalam, seperti penjual balon itu bayarnya ke pengelola taman sekitar Rp 300 ribu per bulan,” jelasnya.
Tidak seramai pertama diresmikan, ia pun berharap pemerintah dapat memperhatikan ruang terbuka hijau (RTH) seperti taman-taman yang ada di Tarakan ini. “Paling tidak pemerintah bisa perbaiki atau menambah fasilitas, supaya bisa menarik minat pengunjung,” harapnya.
Berbeda pula dengan Taman Oval Ladang, atau yang lebih dikenal dengan sebutan TO Ladang. Nama taman ini hampir tidak pernah disebut sebagai referensi tempat tongkrongan atau bersantai. Salah seorang pedagang di TO Ladang, Amir (49) mengaku taman ini sangat sepi dan jauh dari keramaian. Padahal letaknya termasuk di tengah-tengah kota. “Sekarang kan sudah banyak taman, apalagi TO ini juga sudah lama sekali. Tidak ada perubahan atau perkembangan, muncul taman-taman baru akhirnya TO ini semakin tertinggal,” terang Amir.
Tidak hanya jauh dari keramaian pengunjung. Fasilitas yang ada di TO Ladang ini pun banyak yang rusak dan tidak terawat. Padahal fasilitas di taman ini cukup menjual. Mulai dilengkapi patung kuda, ikan dan masih banyak lagi, yang cocok dijadikan spot foto pengunjung. “Pagarnya dirusak, mungkin oknumnya anak-anak nakal. Jadi fasilitas di sini sudah banyak yang rusak, tidak terawat dan tidak menarik lagi,” katanya.
Ia mengaku pengunjung pun tidak seramai dahulu. Sekarang ini, omzet yang didapatkannya pun kisaran Rp 1 juta. Sangat disayangkannya taman ini tidak dilirik oleh pemerintah. “Kalau di bagian luar masih ada saja pengunjung, tapi kalau di dalam taman sepi. Penerangannya juga minim, jadi bagaimana supaya pemerintah bisa menghidupkan suasana taman ini,” harapnya.
Apalagi sekarang ini banyak kafe-kafe dengan spot yang lebih kekinian. Seperti yang dikatakan Dian (25) lebih menyukai meet up di kafe. Selain tempatnya lebih nyaman dengan konsep yang instagramable.
“Sekarang kan zamannya internet, jadi biasanya kami kalau ngumpul lebih pilih kafe-kafe. Yang paling utama itu abadikan momen, buat posting di medsos masing-masing. Yang kedua, tempatnya lebih nyaman, suasananya asyik, apalagi kalau ada live music,” kata Dian.
Ia mengaku soal harga tidak menjadi masalah, bila sesuai dengan fasilitas dan kualitas yang didapatkan pengunjung. Meski harus mengorek Rp 100 ribu sekali nongkrong, tidak masalah baginya. “Nongkrongnya kan juga jarang-jarang, dua minggu sekali. Karena jarang, daripada ke taman, saya lebih memilih ke kafe. Sekali ke kafe itu habisnya Rp 80 ribu sampai Rp 100 ribu. Tapi sesuai dengan yang kami dapat. Misalnya wifi, tempatnya nyaman dan bagus untuk foto, menunya juga enak-enak, jadi puas aja,” bebernya.
Wanita berhijab ini pun mengaku sudah tidak pernah ke taman. Jangankan Taman Oval, Taman Berlabuh yang terbilang masih tren di kalangan masyarakat pun sudah tidak pernah dikunjunginya. “Jujur, kalau ada tempat yang baru, pasti banyak dikunjungi. Lama kelamaan, sepi lagi. Memang begitu. Seperti Taman Berlabuh, pas baru buka kan ramai, saya juga sempat ke Taman Berlabuh waktu masih awal-awalnya. Tapi sekarang sudah enggak pernah. Kalau TO, dulu seringnya ke Ladang, terakhir tahun 2017 dan sampai sekarang sudah enggak pernah,” jelasnya.
Dikatakannya, sebenarnya di Tarakan ini banyak difasilitasi ruang untuk berkumpul bersama rekan maupun keluarga. Namun kurangnya sentuhan pemerintah, sehingga taman-taman yang ada perlahan ditinggalkan pengunjung. “Seperti Taman Berkampung, awalnya ramai juga. Tapi karena sekarang enggak seperti awalnya juga. Jadi memang sih, fasilitas apa yang ditawarkan untuk menarik perhatian. Di TO juga kan agak gelap ya, jadi mungkin dari pemerintah bisa membenahi lagi,” harapnya.
HARUS TEGAS SOAL PBB
Jebloknya PAD Tarakan di tahun 2018 yang sangat jauh di bawah target, membuat beberapa program daerah tidak dapat berjalan dengan maksimal. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah mengingat banyaknya fasilitas umum (fasum) yang hingga saat ini belum dapat termanfaatkan secara maksimal.
Pengamat ekonomi Margiyono mengungkapkan, berdasarkan kajian beberapa tahun lalu, pendapatan asli daerah (PAD) Tarakan masih tergolong rendah. Mengingat PAD Tarakan belum dapat memetik hasil di atas 40 persen untuk memenuhi kebutuhan berjalannya program pemerintahan. Sehingga menurutnya jika pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas, maka dapat berpotensi menimbulkan lebih banyak pekerjaan pada pemerintahan selanjutnya.
“Kalau bicara makro, PAD ini kan sumbernya dari berbagai hal yah, yang pertama dari pajak daerah. Termasuk pajak usaha, tanah bangunan, kendaraan. Kedua retribusi, ada retribusi pelayanan dan perizinan. Pengalaman saya melakukan penelitian, komposisi pendapatan asli daerah Kota Tarakan, untuk retribusi memang terbilang kecil hanya sekitar 7 sampai dengan 9 persen. Terus pajak itu 13 sampai 15 persen, untuk laba perusda (perusahaan daerah) itu sekitar 15 sampai 17 persen. Jadi hampir 60 persen itu adalah berasal dari faktor lain termasuk mungkin deposito dana abadi,” ujarnya, kemarin (28/7).
Iya menerangkan, terkait banyaknya objek wisata yang berpotensi meningkatkan sumber PAD, menurutnya hal itu dapat dimanfaatkan. Meski demikian, pemerintah harus melihat besar antusias masyarakat dalam mengunjungi objek tersebut.
Hal itu dimaksudkan agar nantinya pemanfaatan tidak berdampak pada matinya aktivitas di objek wisata tersebut. “Sah-sah memanfaatkan objek wisata, itu juga dilakukan di daerah lain. Tapi harus melihat lagi seberapa berpengaruhnya objek wisata itu pada pilihan masyarakat. Sekarang mungkin karena pemerintah mengalami tekanan biaya kebutuhan sangat tinggi, sehingga pemerintah berusaha untuk mendorong peningkatan pendapatan dari sisi retribusi pada objek wisata. Tapi harus dilihat juga, apakah objek wisata itu jadi pilihan utama masyarakat,” ucapnya.
Terkait adanya rencana pemberlakuan retribusi pada beberapa taman kota, ia menjelaskan jika hal tersebut merupakan pertimbangan instan. Mengingat masih banyaknya sektor utama yang belum dimanfaatkan secara maksimal seperti halnya perpajakan.
“Tapi saya melihat ini sebagai pertimbangan yang instan dan tidak strategis. Mengapa pendapat saya demikian, karena dari hukum ekonomi jika harga meningkat permintaan pasti menurun,” ulasnya.
Jika taman dikenakan retribusi atau mungkin retribusi yang sudah ada tarifnya dinaikkan, tanpa adanya perubahan pelayanan tentu pengunjung taman pasti berkurang. Jika dilakukan sebagai desakan memaksimalkan PAD, kata dia, Pemkot punya banyak sumber yang bisa dimaksimalkan. Salah satunya pajak bumi dan bangunan.
“Saya pernah membahas ini kepada walikota sebelumnya, kalau banyak potensi PAD kita yang hilang dari sumber ini. Karena selama ini pertumbuhan pembangunan sangat pesat. Saya mengambil contoh dari pengalaman saya sendiri. Saya punya kontrakan dan indekos yang saya beli, dulu yang terdaftar hanya tanahnya saja Rp 23 ribu per tahun. Tapi setelah saya melaporkan bangunannya ini sekarang saya sudah bayar Rp 400 ribu. Bayangkan besarnya perbedaannya,” ungkapnya.
Menurutnya, saat ini Tarakan perlu mempertegas laporan PBB. Hal itu dikarenakan, dengan pertumbuhan pembangunan yang pesat dapat menciptakan peluang bertambahnya PAD melalui PBB, maupun usaha.
“Setiap tahun berapa banyak rumah makan bertambah, salon kecantikan, kafe, distro pakaian, laundry, warung kopi dan pembukaan lahan baru untuk dibangun usaha katakanlah pencucian mobil dan motor. Apakah semua itu benar-benar terdaftar sebagai usaha atau hanya terdaftar lahannya saja,” tuturnya.
Menurutnya Kota Tarakan harus mempelajari berbagai kota besar di Jawa yang mampu menyerap PAD-nya cukup baik. Menurutnya penyerapan PAD yang maksimal tidak terlepas pada besar dan kecilnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan aset yang dimilikinya. (*/one/*/zac/lim)
Editor : Azwar Halim