TARAKAN – Hingga hari ini, biaya kepulangan wanita tuna susila (WTS) belum juga terealisasi. Sehingga hal tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat para WTS kembali melakukan praktik prostitusi secara sembunyi-sembunyi.
Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tarakan Hanif menerangkan, untuk saat ini para WTS masih menunggu biaya dari pemerintah pusat dan Pemprov Kaltara tersebut. Selain itu ia menerangkan jika para eks WTS saat ini masih bisa menjalani keseharian dengan biaya makan ditanggung pemerintah daerah.
“Sambil menunggu biaya-biaya pemulangan dari pusat kami juga tetap mengadakan patroli sampai dengan hari ini. Para WTS juga sementara masih menunggu adanya ganti rugi. Dan sementara ini kan pemerintah juga membagikan uang makan per hari Rp 25 ribu. Ini masuk bulan kedua sudah diberikan juga. Kalau masalah karaoke kan sesuai arahan Wali Kota (Ir. Sofian Raga) masih ditolerir,” ujarnya, kemarin (23/2).
Meski begitu, di antara WTS masih ada yang merasa tidak cukup dengan biaya makan yang diberikan setiap harinya. Para eks WTS tidak diperkenankan untuk kembali melakukan praktik prostitusi seperti sedia kala.
"Kalau mau mendampingi karaoke, silakan. Tapi dengan catatan tidak boleh melayani prostitusi baik di Karang Agas maupun Bengawan. Mereka tinggal menunggu dari Kemensos untuk menunggu biaya kepulangannya yang Rp 5,5 juta,” ujarnya.
Mengenai pengawasan, saat ini pihaknya tetap rutin dalam penjagaan. Jika masih ada eks WTS yang terbukti melayani prostitusi pihaknya akan melakukan penindakan tegas. ”Kami patroli dari pagi dari jam 11 sampai siang lanjut jam pukul 16.00 WITA, terus malamnya mulai pukul 20.00 WITA sampai selesai. Kami sudah mewanti-wanti sesuai arahan Wali Kota, jangan sampai ada. Kalau dapat jelas akan akan kami tindak," tuturnya.
Dalam pengawasan pihaknya juga menurunkan intel yang memantau adanya dugaan praktik prostitusi. Ia menjamin hingga saat ini eks lokalisasi Sungai Bengawan bebas dari kegiatan haram tersebut.
“Dalam pengawasan kami juga melakukan pengintaian. Kami juga melibatkan intel kami. Ada 4 yang kami tugaskan. Sampai saat ini kami belum menerima laporan adanya kegiatan prostitusi sembunyi-sembunyi. Kan pada dasarnya mereka sudah setuju dibolehkan tetap menjadi pelayan tapi tidak melayani prostitusi. Saat ini kami menjamin tidak ada kegiatan prostitusi secara sembunyi-sembunyi," jelasnya.
Walau begitu, ia mengakui karena lambannya proses pemberian uang jadup dan UEP menyebabkan sebagian eks WTS merasa jenuh dan keluar mencari peruntungan ke THM lain. “Ada juga dari mereka mengeluh kepada kejelasan kepulangan ini. Karena mereka juga bilang kami juga butuh makan. Ada juga beberapa yang sudah pindah ke THM bagian perkotaan," pungkasnya. (*/zac/lim)
Editor : Muhammad Erwinsyah