Aksi yang dilakukan MUI bersama sejumlah ormas Islam untuk menutup lokalisasi bukanlah tanpa sebab. MUI menginginkan jika penutupan dapat dilakukan tahun ini, paling lambat 28 Desember.
MUI sejak awal Kemensos mencanangkan 2019 bebas prostitusi terus mendesak pemerintah di daerah untuk melakukan penutupan lokalisasi, termasuk Pemkot Tarakan. Namun, Tarakan termasuk salah satunya yang terlambat melakukan penutupan.
Kemensos di dalam instruksi tersebut juga memberi pendampingan pembiayaan, berupa jaminan hidup dan transportasi lokal dari bandara hingga daerah asal para eks PSK. Besarannya mencapai Rp 5,5 juta. Kegiatan pendampingan pembiayaan diurusi Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
Hingga akhirnya, pada 28 November Kemensos menyurati sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang belum melakukan penutupan. Menyampaikan, jika anggaran yang dimaksud terpaksa harus ditunda atau dialihkan penggunaannya ke 2019.
Kemensos menginginkan, penutupan lokalisasi merupakan tanggung jawab pemda yang dilaksanakan secara terencana dan pada pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala dan masalah di kemudian hari.
Kedua, biaya tersebut diberikan setelah semua persyaratan dan tahapan terpenuhi. Alasan ketiga, karena tak adanya kejelasan hingga November tentang penutupan, sehingga pembiayaan tidak dapat diberikan karena telah direvisi dalam kegiatan lain di Kemensos menghindari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa).
Namun Kemensos jika pemulangan dilakukan di 2019, maka Kemensos akan memberikan dukungan yang sama.
Selain ditundanya anggaran dari Kemensos, MUI juga beralasan jika Pemkot belum menganggarkan penutupan lokalisasi pada 2018. Berkali-kali MUI menyampaikan, jika Pemkot tidak sanggup mendanai penutupan, maka akan mengerahkan umat untuk membantu.
BEDA KASUS DENGAN NUNUKAN
Pemda lainnya di Kaltara yang masih akan menunggu tahun depan adalah Nunukan. Padahal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinsos telah melakukan tahapan penutupan hingga pendampingan sejak jauh hari. Penundaan justru akibat kekeliruan administrasi.
Dinsos Nunukan mengaku terjadi miskomunikasi setelah mereka melayangkan surat ke Kemensos pada Oktober lalu. Seharusnya Dinsos menindaklanjuti, mengingat Kemensos tidak hanya mengurusi penutupan lokalisasi di Nunukan saja. “Anggarannya yang di Kementerian (Kemensos) digeser, penutupan tetap akan dilakukan. Menunggu dua anggaran itu,” jelas Sekretaris Dinsos Nunukan Yaksi Belanning Pratiwi, S.E, kepada Radar Tarakan akhir November lalu.
Dinsos sejak awal menindaklanjuti instruksi Kemensos, aktif melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah (foskopimda) dalam membahas penutupan. Salah satu yang dibahas mengenai pemulangan para eks PSK sampai pada provinsi asal masing-masing.
Adapun modal UEP digunakan untuk membuka usaha sendiri di kampung masing-masing. Dinsos memberi pembekalan dengan pelatihan masak-memasak. Jenis usaha ini dianggap relevan dan lebih mudah. Apalagi dapat berjalan meski dengan modal kecil. Jika dihitung-hitung, dapat menghasilan pendapatan yang lumayan.
Para eks WTS juga turut didampingi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Ruhama. Pendampingan dilakukan LKS yang bermitra dengan Kemensos. Salah satu pertimbangannya, LKS memilih lebih banyak tenaga. Penutupan lokalisasi di Nunukan sejatinya dibahas sejak awal tahun.
Sebanyak 33 eks WTS di lokalisasi Wanita Harapan Sadar berasal dari Jawa, Sumbawa Timur dan Sulawesi. Lokalisasi Wanita Harapan Sadar atau lebih dikenal masyarakat Nunukan dengan sebutan Pagar Seng, sejarahnya berdiri sejak 1990-an silam. (*/naa/lim)
Editor : Muhammad Erwinsyah