Tepat hari ini, genap 73 tahun kemerdekaan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, memperingatinya. Kemerdekaan itu tidak didapat dengan cuma-cuma, banyak pengorbanan para pejuang. Para veteran hari ini, menjadi saksi perjuangan dulu. Tak banyak pula yang tahu bagaimana perjuangan mereka, merebut, mempertahankan kemerdekaan. Tekad kuat dengan masa depan bangsa yang dicita-citakan. Namun, di antara mereka merasa ‘dilupakan’.
---
SETAP tahunnya upacara peringatan kemerdekaan RI digelar meriah, para veteran pun turut hadir dengan seragam coklat kebanggaannya. Memutar memori peristiwa sakral, detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Muhammad Jafar Jalsah (78), merupakan seorang prajurit yang tergabung dalam Operasi Timor Timur 1967. Jafar muda berjuang di masa-masa sulit Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dari tangan penjajah.
Kini, ia hanyalah seorang lelaki tua yang mengisi kesehariannya menjaga kios sembako di Pasar Tenguyun, Boom Panjang. Menjadi seorang prajurit kala muda merupakan panggilan jiwa. Masa depan bangsa lebih penting, ketimbang memikirkan isi perut esok. “Dulu enggak ada dibayar. Murni berjuang, tunjangan yang ada ransum makanan untuk keluarga, karena menjadi pajurit adalah kewajiban seorang anak bangsa. Dasarnya panggilan hati, karena kita tidak mau dijajah kembali,” ujarnya.
Demi mempertahankan kemerdekaan, tak ada sedikit pun rasa takut di medan perang. Tidak sedikit di antara rekannya yang gugur. Kejadian-kejadian di masa lalu masih lekat di ingatan Jafar.
Madeali, Ketua DPC LVRI Tarakan mengenang, bagaimana Kota Tarakan menjadi pusat kekuatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1963 saat konfrontasi Indonesia-Malaysia.
“Jadi Malaysia itu jangan sombong. Kekuatan ABRI di sini bergabung, untuk menggembur Sabah dan Serawak, saya ikut dalam operasi itu. Para prajurit dikirim ke perbatasan mulai Sebatik, Nunukan, Long Berang yang berbatasan dengan Sabah. Setelah usai, pada 1967 prajurit yang ikut andil menjadi veteran. Lalu 1967 timbul lagi gerakan di Tim-Tim, jadi Indonesia berperang lagi di sana,” ungkap Madeali.
Madeali tidak mengingat berapa tahun pastinya dirinya bergabung menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Disebutkan Jafar, terdapat tiga golongan veteran, yakni pejuang, pembela, dan penegak. Saat ini hanya tersisa veteran pembela, dan penegak.
“Veteran itu sekarang ada tiga tingkatan, pertama pejuang, TKR inilah yang berjuang memerdekakan Indonesia, lalu veteran pembela itu termasuk para prajurit Dwikora yang berjuang membela salah satunya dalam operasi Irian Barat. Terakhir veteran penegak, ini adalah tentara yang dipilih, karena orang yang dipilih menjadi veteran itu orang yang kontak langsung dengan tentara asing. Dan kami termasuk veteran pembela,” jelasnya.
Perlu diketahui seorang veteran memiliki identitas khusus, yakni sebuah pin Bintang Panca Marga, yang selalu dipakai kemana pun mereka pergi. Tidak mudah mendapatkan gelar seorang veteran, harus melalui berbagai validasi data, karena veteran adalah penghargaan tertinggi seorang prajurit. “Kami itu tidak ada istilah pensiun, hanya saya terdaftar sebagai veteran pada 1981, saya mendapatkan SK veteran, karena tidak mudah, harus ikut sidang di mana-mana,” tambahnya.
Meski demikian, Jafar yang juga menjabat sebagai Bendahara DPC LVRI Tarakan menyebut selama ini veteran sering dilupakan dan terlupakan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Tarakan. Sebab, seringkali para veteran di Kota Tarakan tidak mendapatkan dana operasional dalam menjalankan organisasinya. Puncaknya, pada peringatan nasional Hari Veteran yang jatuh pada 10 Agustus lalu, mereka hanya melaksanakan upacara sederhana di halaman kantor dan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dwikora.
“Presiden Soekarno mengatakan, veteran itu adalah aset negara. Tapi kenyataannya yang sering dilupakan dan terlupakan. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa veteran berhak mendapatkan bantuan dan dorongan dari pemerintah, seperti kami di sini seharusnya ada anggaran operasional untuk menjalankan organisasi ini, tapi itu dilupakan,” sebutnya.
“Pengajuan operasional dari 2016 sampai sekarang belum direalisasikan. Sehingga waktu ada perintah dari Mabes untuk melaksanakan Hari Nasional Veteran tanggal 10 Agustus lalu, kami patungan saja untuk biayanya dan bantuan dari perorangan, jadi kami hanya melaksanakan upacara di halaman kantor kita, dan ziarah,” ungkapnya lagi.
Untuk itu dirinya berharap, agar Pemerintah Kota lebih memperhatikan para veteran, karena veteran adalah aset negara yang harus dipelihara dengan baik. Kadang kala, veteran baru diingat saat peringatan HUT RI. “Minimal ada perhatianlah untuk organisasi kami, sedikitnya dana yang dianggarkan itu pasti sangat bermanfaat, untuk biaya operasional yang kami jalankan, seperti bayar listrik dan air di kantor pengurus ini,” tutup pria kelahiran Sulawesi Selatan 1940 ini.
Keberadaan veteran kerap diibaratkan sebagai semboyan dan formalitas semata. Kesejahteraan dan hak yang sepantasnya didapatkan para pejuang ini, justru tidak maksimal.
Sekretaris Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Tarakan Amir Kallo mengatakan bentuk perhatian pemerintah daerah sangat minim terhadap keberadaan veteran saat ini. Para veteran berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Merupakan sebagai bentuk penghargaan dari negara sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
Namun sangat disayangkan, justru tunjangan yang seharusnya diterima para veteran per bulannya tidak lancar. Amir mengaku, per Januari hingga Agustus 2018 ini saja, sama sekali belum menerima tunjangan dari pemerintah daerah.
“Kan ada tiga triwulan, yaitu Maret, Juni dan September kami terima tunjangan. Tapi mulai dari Januari sampai Agustus ini, kami belum terima. Tidak lama lagi September, berarti tiga triwulan sudah tidak terima tunjangan,” jelasnya kepada Radar Tarakan saat ditemui di kantornya, Rabu (15/8).
Dibeberkannya, beberapa tahun belakangan ini tunjangan yang diterima tidak tepat waktu. Bahkan 2016 silam, di-rapel pada 2017. Sementara tunjungan 2017 diterima pada 2018 ini. Adapun tunjangan yang diterima sebesar Rp 250 ribu per bulan.
“2017 baru dicairkan. Jadi mungkin tunjangan 2018 ini dibayar di 2019. Dahulu tunjangan hanya Rp 150 ribu, tapi Pak Jusuf SK pada saat itu Wali Kota Tarakan menaikkan menjadi Rp 250 ribu. Setelah itu, tidak ada lagi kenaikan,” beber pria berusia 79 tahun ini.
Sama halnya dengan pemberian tali asih atau penghargaan dan santunan yang diberikan setiap 17 Agustus. Tetapi selama belasan tahun terakhir ini tak pernah lagi dirasakan oleh para veteran di Tarakan. “Dahulu setiap 17 Agustus ada dana penghormatan dari pemerintah daerah, waktu Pak Jusuf masih dapat. Setelah Pak Jusuf, tali asih dihilangkan, sampai sekarang tidak ada lagi,” jelasnya.
Sementara gaji pokok yang berasal dari pusat sebesar Rp 1.400.000 per bulan, dan dana kehormatan sebesar Rp 800 ribu. Namun dalam 2018 ini Presiden Republik Indonesia menaikkan tunjangan veteran sebesar 25 persen. “Kalau dari pusat totalnya Rp 2.200.000, tapi ini dengar-dengar Presiden naikkan tunjangan sebesar 25 persen. Kalau veterannya sudah tidak ada, berarti istrinya yang menerima, karena masih haknya,” katanya.
“Kami kesejahteraannya upaya sendiri, Hari Veteran usaha sendiri,” katanya.
Tentu ia berharap pemerintah ke depannya lebih memperhatikan keberadaan para veteran. Dalam hal ini, kesejahteraan veteran dapat terpenuhi. “Beberapa tahun ini bentuk perhatian pemerintah kurang. Kami bayar listrik, air, belum lagi bayar yang bantu-bantu kami di sini uang dari mana? Kami sudah tua mau cari kerja di mana, jadi harapkan tunjangan saja,” tutupnya.
DPRD BARU AKAN TINJAU ANGGARAN
Kenaikan tunjangan veteran sebanyak 25 persen sepertinya akan sulit dianggarkan tahun ini, mengingat fokus DPRD dan pemerintah saat ini hanya tertuju kepada perlunasan utang.
Saat ditemui Radar Tarakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Salman Aradeng mengatakan bahwa anggaran murni 2015, 2016 dan 2017 akan dipetakan pihaknya untuk melihat serapan APBD Tarakan.
"Nah, terkait ada pembayaran ini dan sebagainya, tergantung pada kemampuan daerah," ungkapnya.
Untuk itu, saat ini pihaknya sedang menunggu pemerintah untuk memasukkan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) lebih dulu untuk melihat jelas jumlah utang Pemerintah Kota Tarakan yang harus dibayar sebelum masa jabatan Wali Kota lama habis.
"Kalau bisa diakomodasikan berapa real utang tadi tentu akan disandingkan dengan berapa pendapatannya dan solusinya," jelasnya.
Menurut Salman, hal ini diyakini akan menambah beban APBD lagi, sementara itu tugas pemerintah saat ini adalah membayar utang lebih dulu. Nah, jika utang lebih besar dari pendapatan, maka akan ada hal lain yang ditinjau pihaknya seperti TPP ASN dan sebagainya.
"Yang jelas kami konsentrasi bayar utang, anggaran murni berapa, serapan APBD berapa, itu semua akan ditambah. Bagaimana cara bayarnya? Tentu dilihat berapa pendapatan real dengan yang lain," pungkasnya.
Wakil Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat mengatakan untuk tunjangan veteran saat ini hanya Rp 250 ribu. Dengan adanya wacana kenaikan untuk para veteran sebanyak 25 persen, dikatakannya sangat mungkin dilakukan.
“Siapa pun itu, baik veteran mau pun siapa saja, saya lebih senang jika pendapatannya bisa lebih naik. Kalau bisa besok dinaikkan, pasti akan langsung dinaikkan,” katanya.
Karena tunjangan itu diberikan untuk kehidupan tua yang dialaminya, dan sangat layak setelah apa yang dilakukan untuk Indonesia sejak dahulu sebelum kemerdekaan. Karena tunjangan yang diberikan memang tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan selama perjuangan. “Sehingga siapa pun anak bangsa, itu tidak perlu dipersoalkan. Kalau memang bisa dinaikkan, besok pun bisa jadi,” ujarnya.
Meskipun memang saat ini dana yang ada masih defisit, tetapi seharusnya dapat disiasati.
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bulungan Dr. Ana Sriekaningsih mengatakan, kemerdekaan itu memiliki arti kata bebas. Bebas dari hak pendapatan, berpendapat, hak berkreasi dan kreatif.
Saat ini masyarakat telah merdeka tetapi dalam arti kata tidak seluas-luasnya dan cukup terbatas. Hal ini bisa dilihat dari banyak masyarakat yang bisa bebas memiliki aliran air, listrik, bebas berkreasi dan berpendapat. Bahkan dapat memiliki berbagai macam makanan dan sembako untuk kebutuhan di rumah masing-masing. Masyarakat diberikan waktu dan ruang. Hanya tidak bisa menggunakan seluas-luasnya atau sebebas-bebasnya.
Ketersediaan itu juga yang perlu untuk dipikirkan berkelanjutannya. Pemerintahlah yang mempunyai kewajiban agar masyarakat merasa bebas dengan apa yang telah dimilikinya.
Dirinya berharap bisa melakukan sesuatu meskipun dengan berbagai peraturan-peraturan yang berlaku. Tetapi tidak dipersulit dengan apa yang dibutuhkan. Diatur memang menjadi kewajiban, tetapi penggunaan itu harus tetap bebas dan tidak terbatas agar tidak menimbulkan kekecewaan di dalam masyarakat.
“Saya berharap pemerintah lebih perduli apa yang diperlukan masyarakat. Harus berpikir ke depannya seperti apa. Mengenai bagaimana cara memberikan cadangan-cadangan jika mengalami kehabisan,” jelasnya. (ega/*/one/*/shy/*/naa/lim)
Curahan Hati yang Dilupakan
Editor : Muhammad Erwinsyah