TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mendorong percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk kecamatan terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Kilat, A.Md., berharap pemerataan program prioritas nasional tersebut tidak hanya terfokus di kawasan perkotaan, tetapi juga menyentuh anak-anak sekolah yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki keterbatasan akses.
Hal itu disampaikan dalam audiensi bersama Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Kalimantan Utara (Kaltara) Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Harjito B, S.STP., M.Si., beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bulungan di Ruang Rapat BKAD, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut terungkap, hingga saat ini pelaksanaan program MBG di Bulungan baru menjangkau lima kecamatan, yakni Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Timur, dan Tanjung Palas Utara.
Sementara lima kecamatan lainnya masih dalam tahap persiapan. Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih dalam proses pembangunan dan menunggu kesiapan untuk mulai beroperasi.
Harjito menjelaskan, audiensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari koordinasi setelah terbentuknya Kantor Wilayah BGN Kaltara sekitar dua pekan lalu.
Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, diharapkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih optimal, termasuk dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan.
Saat ini, sebaran SPPG di Bulungan terdiri atas delapan unit di Kecamatan Tanjung Selor, dua unit di Tanjung Palas, satu unit di Tanjung Palas Barat, dua unit di Tanjung Palas Timur, serta satu unit di Tanjung Palas Utara. Dengan demikian, total terdapat 14 SPPG yang telah tersedia.
Selain itu, terdapat dua SPPG yang telah siap beroperasi, delapan SPPG dalam kategori aglomerasi atau kawasan padat, serta 44 SPPG untuk wilayah terpencil.
Jika seluruh tahapan pembangunan dan persiapan rampung, jumlah SPPG di Kabupaten Bulungan diproyeksikan mencapai 68 unit.
Dari sisi penerima manfaat, program MBG di Bulungan saat ini telah menyasar 49.857 orang atau sekitar 64 persen dari sasaran yang ditetapkan.
Kecamatan Tanjung Selor menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbesar, yakni sekitar 20.000 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.000 orang atau sekitar 93 persen telah terlayani.
Meski demikian, perluasan cakupan program masih membutuhkan kesiapan infrastruktur, sumber daya, serta pemenuhan berbagai persyaratan operasional.
Salah satunya berkaitan dengan standar kelayakan higiene dan sanitasi dapur penyedia makanan.
Dari 14 SPPG yang tersedia, baru 10 unit yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sedangkan empat lainnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan.
Untuk sertifikasi halal, masih terdapat dua SPPG yang belum menyelesaikan proses tersebut, masing-masing di wilayah Tanjung Palas Timur dan Tanjung Selor.
“Namun pada prinsipnya semuanya sedang dalam proses penyelesaian. Kami terus mendorong yayasan serta mitra agar segera menyelesaikan,” ujar Harjito.
Selain pemerataan penerima manfaat, BGN juga mendorong agar pelaksanaan program MBG memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemenuhan kebutuhan bahan baku pangan melalui rantai pasok lokal.
Menurut Harjito, besarnya kebutuhan bahan pangan untuk operasional puluhan SPPG seharusnya dapat menjadi peluang bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga kelompok usaha masyarakat di Bulungan.
Dengan demikian, perputaran anggaran dari program MBG diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
“Jangan sampai kebutuhan bahan baku harus didatangkan dari Tarakan, Malinau maupun Tana Tidung, padahal sebenarnya bisa dipenuhi dari Bulungan. Ini tantangan bagi kita semua, khususnya pemerintah daerah, untuk memastikan dan memenuhi kebutuhan SPPG yang ada di Bulungan,” imbuhnya.
Karena itu, keterlibatan perangkat daerah terkait dinilai penting untuk memetakan potensi produksi pangan lokal sekaligus menghubungkan kebutuhan SPPG dengan para pemasok di daerah.
Ketersediaan bahan pangan yang berkelanjutan juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran pelayanan MBG.
Sementara itu, Wabup Bulungan Kilat menyampaikan apresiasi atas audiensi dan terbentuknya kantor wilayah BGN di Kaltara. Ia berharap koordinasi antara BGN dan Pemkab Bulungan semakin memperkuat pelaksanaan program MBG, terutama dalam mempercepat pemerataan layanan hingga ke wilayah yang selama ini belum terjangkau.
Pemkab Bulungan, lanjutnya, berharap program tersebut segera direalisasikan di seluruh kecamatan, khususnya bagi anak-anak sekolah yang berada di wilayah terpencil dan kawasan 3T.
Menurutnya, pemerataan akses terhadap makanan bergizi menjadi hal penting agar seluruh anak di Bulungan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan pemenuhan gizi melalui program pemerintah.
Pemkab Bulungan juga berharap sinergi dengan BGN dapat terus ditingkatkan, baik dalam percepatan pembangunan dapur SPPG, pemenuhan standar operasional, maupun kesiapan rantai pasok bahan pangan lokal.
Dengan proyeksi 68 unit SPPG, perluasan program MBG di Bulungan diharapkan tidak hanya meningkatkan jangkauan penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat serta memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal dalam mendukung pemenuhan gizi generasi muda. (*)
Editor : Sophian Hadi