TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung memperkuat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program desa tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSP3APMD) Tana Tidung M. Arief Prasetiawan mengatakan, sesuai arahan Bupati Ibrahim Ali akan digelar rapat koordinasi desa dalam waktu dekat.
Kegiatan yang diikuti semua Kades bersama Bupati ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun atau setiap semester.
“Tujuannya minimal kita bisa memonitor dan mengevaluasi selama ini kinerja desa itu seperti apa, apakah sudah sesuai dengan visi daerah, kemudian apakah ada kendala dan apa pun itu,” kata Arief, Selasa (6/10).
Menurutnya, pelaksanaan rapat koordinasi desa biasanya diawali dengan monev langsung ke desa.
Hasil monev tersebut kemudian menjadi bahan yang disampaikan kepada kepala daerah untuk dibahas bersama pemerintah desa.
Evaluasi mencakup realisasi fisik keuangan desa hingga pelaksanaan sejumlah program prioritas daerah.
Hal itu dinilai semakin penting karena desa turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran, menyusul berkurangnya transfer ke daerah (TKD) yang diterima pemerintah daerah.
Arief menjelaskan, sebagian besar pembiayaan desa masih bergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah daerah dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD).
Salah satu sumbernya berasal dari alokasi 10 persen dari transfer ke daerah (DAU dan DBH) yang kemudian dibagikan kepada desa berdasarkan skema dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
“Karena dengan kondisi efisiensi anggaran ini, kita harus lebih cermat menggunakan anggaran supaya tidak sia-sia dan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Arahan Bupati kepada DSPA3PMD untuk segera melaksanakan rakor desa.
"Minimal di triwulan I, samoai bulan Juli sudah ada hasil monev kami untuk dibawa ke rakordes nanti," terangnya.
Ia berharap seluruh program dan kegiatan desa dapat diselaraskan dengan program pemerintah daerah.
Dengan sinergi tersebut, pembangunan di tingkat desa dinilai dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Harapannya semua program, semua kegiatan itu bisa sinergi dengan kegiatan pemerintah daerah. Karena logikanya, kalau selaras itu lebih ringan dan lebih optimal hasilnya,” jelasnya.
Arief juga meminta pemerintah desa lebih memprioritaskan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Program seperti ketahanan pangan, penanganan stunting hingga bantuan sosial dinilai perlu mendapat perhatian, dibandingkan kegiatan yang hanya bersifat seremonial.
Menurutnya, pemerintah desa juga perlu memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Misalnya, program pertanian dan ketahanan pangan di desa dapat diselaraskan dengan program OPD teknis agar pelaksanaannya lebih efektif.
“Desa ini sebagai objek dan subjek. Objeknya masyarakat, subjeknya pemerintahannya. Semoga ke depan dengan adanya monev ini, sinergi OPD pengampu bidang terkait dengan desa bisa lebih optimal,” katanya.(*)
Editor : Sophian Hadi