TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) masih berupaya layanan bus perintis DAMRI sebagai salah satu pilihan transportasi masyarakat menuju Tanjung Selor.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tana Tidung mengatakan, keberlanjutan layanan DAMRI, termasuk persoalan subsidi, merupakan ranah pemerintah pusat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
Menurutnya, BPTD tentu akan mempertimbangkan penggunaan anggaran pusat agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Salah satu pertimbangan dalam evaluasi layanan adalah tingkat keterisian penumpang atau load factor.
“Kalau Tanjung Selor-KTT load factornya kecil, salah satunya dipengaruhi tingkat kepemilikan kendaraan yang cukup tinggi,” ujarnya, Senin (28/9).
Meski demikian, kondisi tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya dasar untuk menghentikan layanan.
Sebab, tidak seluruh masyarakat memiliki kendaraan pribadi dan kebutuhan setiap penumpang berbeda.
“Perlu kita cermati, tidak semua orang punya kendaraan. Kepentingan masing-masing juga berbeda. Ada yang perlu membawa barang, ada yang hanya membawa badan,” katanya.
Ia menilai, biaya perjalanan menggunakan kendaraan pribadi maupun travel juga berbeda.
Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki mobil pribadi sehingga transportasi umum tetap dibutuhkan.
Karena itu, Dishub KTT berharap DAMRI tetap tersedia sebagai salah satu moda transportasi masyarakat.
Semakin banyak pilihan transportasi, menurutnya, semakin memudahkan masyarakat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
“Kami berharap DAMRI tetap ada sebagai pilihan, sebagai salah satu moda transportasi. Semakin banyak pilihan semakin bagus, menyesuaikan kebutuhan masing-masing,” jelasnya.
Khusus rute KTT-Tanjung Selor, Dishub KTT masih mencoba meminta pertimbangan dari pihak DAMRI agar layanan tetap dibuka, termasuk apabila nantinya menggunakan skema komersial dengan tarif yang masih terjangkau.
Saat ini, tarif yang berlaku sekitar Rp100 ribu sekali perjalanan. Sementara untuk perjalanan pulang-pergi mencapai sekitar Rp200 ribu.
“Kalau tidak komersial dengan tarif yang normal, saya minta tetap dibuka. Sekarang kan Rp100 ribu. Kalau naik Rp200 ribu, masih memungkinkan lah dibuka untuk rute Tanjung Selor-KTT,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga menyiapkan skenario alternatif apabila rute langsung KTT-Tanjung Selor tidak dapat dipertahankan dalam skema yang ada saat ini.
Salah satunya melalui rute Tanjung Selor-Malinau yang tetap melintasi wilayah Tana Tidung.
“Plan B-nya bisa menggunakan rute Tanjung Selor-Malinau, sehingga tetap melalui KTT,” katanya.
Menurutnya, keberadaan DAMRI tetap penting bagi Tana Tidung karena layanan tersebut menghubungkan masyarakat antarwilayah.
“Harusnya tetap ada DAMRI, entah skemanya subsidi atau apa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, mulai tahun depan subsidi Damri perintis Tanjung Selor-Tana Tidung sudah tidak diberlakukan lagi.
Damri masih melakukan hitung-hitungan untuk tarif yang mengacu pada SK.Gubernur Kaltara.(*)
Editor : Sophian Hadi