TIDENG PALE – Kabupaten Tana Tidung (KTT) mendapat alokasi awal program Tol Laut sebanyak lima kontainer untuk tahun depan.
Kuota tersebut diharapkan mampu menekan biaya logistik dan mengurangi disparitas harga kebutuhan masyarakat di daerah.
Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tana Tidung, M. Arief Prasetiawan, mengatakan kuota itu diperoleh setelah pemerintah daerah melakukan komunikasi dan mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan.
Menurutnya, upaya mendapatkan kuota Tol Laut telah dilakukan sejak tahun sebelumnya.
Namun, KTT menghadapi kendala karena belum memiliki pelabuhan yang menjadi titik sandar kapal Tol Laut.
“Dari tahun kemarin sebenarnya kami mencoba meminta kuota Tol Laut yang bisa kita gunakan. Selama ini terkendala karena Tol Laut hanya bisa dirasakan daerah yang punya pelabuhan seperti Tarakan dan Nunukan,” kata Arief, Senin (21/9).
Komunikasi Pemkab Tana Tidung melalui Bupati Ibrahim Ali dengan Kementerian Perhubungan akhirnya membuahkan hasil.
KTT mendapat alokasi lima kontainer, meski pengiriman masih dilakukan melalui Pelabuhan Tarakan.
“Sudah diterima usulan dari kita, sudah diakomodir. Disediakan kuota lima kontainer,” ujarnya.
Arief menjelaskan, kontainer tersebut akan diturunkan di Tarakan sebelum didistribusikan ke KTT menggunakan transportasi lanjutan.
Pengangkutan dari Tarakan ke KTT menjadi proses bisnis tersendiri yang melibatkan pihak ketiga.
Komoditas yang berpotensi didatangkan melalui program tersebut meliputi sembako, bahan bangunan, dan pakan ternak.
Sementara jenis serta kuota masing-masing komoditas masih dalam pembahasan.
Dari sisi biaya, Arief menyebut tarif pengangkutan Tol Laut berpotensi memberikan efisiensi dibandingkan kontainer reguler.
“Kalau tarif reguler kontainer misalnya mungkin Rp20 juta, dengan Tol Laut bisa sekitar Rp5 juta. Pemangkasan biaya ini sangat terasa kalau pengirimannya dalam jumlah banyak,” jelasnya.
Efisiensi biaya tersebut diharapkan berdampak terhadap harga komoditas di tingkat masyarakat, khususnya pakan ternak yang menjadi salah satu komponen biaya produksi peternak.
“Harapannya pasti ke depan dampak ekonomi dan disparitas harganya akan lebih turun. Ekonominya naik, selisih harganya turun,” katanya.
Pemanfaatan kuota lima kontainer nantinya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Kebutuhan dan realisasi pengiriman akan dipantau untuk menentukan apakah kuota yang diberikan sudah mencukupi atau perlu ditambah. (*)
Editor : Sophian Hadi