TIDENG PALE– Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terus mempercepat langkah pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di wilayahnya.
Upaya tersebut dilakukan dengan membangun komunikasi intensif bersama Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda serta Kementerian Agama.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Tana Tidung, Uus Rusmanda, mengatakan percepatan pendirian IAIN merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Tana Tidung.
Pemkab bahkan telah membentuk komite pendirian yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda).
“Pas ada perintah Bupati untuk mengkomunikasikan terkait IAIN, kita bergerak. Pertama kita bentuk komite pendirian yang diketuai Pak Sekda,” ujar Uus.l, Senin (6/9)
Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya Pemkab Tana Tidung untuk melakukan jemput bola sekaligus mempercepat proses pendirian perguruan tinggi keagamaan negeri tersebut.
Kerja sama dengan UINSI Samarinda kini juga telah memasuki tahap lanjutan.
Setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bupati Tana Tidung dengan pihak UINSI, Pemkab menindaklanjutinya melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
PKS tersebut dilakukan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tana Tidung dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UINSI Samarinda.
Uus menjelaskan, kerja sama tersebut diarahkan untuk menyiapkan berbagai kajian dan dokumen yang menjadi persyaratan pendirian IAIN sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2024 tentang perubahan atas PMA Nomor 81 Tahun 2022 mengenai pendirian, perubahan, dan pembubaran perguruan tinggi keagamaan negeri.
“Di dalam PMA ini ada beberapa persyaratan dan tahapan yang harus kita lalui. Salah satunya dokumen studi kelayakan, kesiapan dosen, kurikulum, sampai potensi mahasiswa juga harus dikaji,” jelasnya.
Menurut Uus, persoalan lahan yang biasanya menjadi salah satu kendala dalam pendirian perguruan tinggi kini bukan menjadi masalah bagi Tana Tidung.
Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 20,13 hektare.
“Kalau masalah tanah, alhamdulillah sudah klir. Luasnya 20,13 hektare. Informasinya sudah selesai diproses dan sertifikasinya nanti ada beberapa bidang. Setelah itu asetnya akan kita geser ke Kementerian Agama,” katanya.
Dengan kesiapan lahan tersebut, Pemkab kini fokus menyelesaikan berbagai persyaratan lainnya.
Bappeda bersama UINSI akan menyusun kajian studi kelayakan, termasuk kebutuhan program studi, tenaga pengajar, kurikulum hingga proyeksi calon mahasiswa.
Uus menyebut, pada tahap awal direncanakan terdapat empat program studi.
Setiap program studi membutuhkan sedikitnya lima dosen pengampu sehingga total minimal tenaga dosen yang harus disiapkan mencapai 20 orang.
“Kita kan ada empat prodi. Minimal satu prodi itu lima dosen pengampu, berarti totalnya 20 dosen. Alhamdulillah, kita sudah dapat langsung dari UINSI karena dalam kerja sama itu salah satunya adalah menyiapkan tenaga dosen,” ungkapnya.
Kebutuhan tenaga pengajar tersebut nantinya akan disesuaikan dengan perkembangan jumlah mahasiswa.
Jika jumlah mahasiswa meningkat, maka perekrutan dosen baru juga akan dilakukan secara bertahap.
Selain dosen, juga disiapkan tenaga kependidikan, pustakawan hingga petugas keamanan.
Bahkan, hunian untuk calon dosen dari luar daerah telah disiapkan sebanyak 24 kamar.
“Kalau yang jauh-jauh kita sudah siapkan tempat. Bisa jadi dari 24 kamar itu dosen yang 20 orang hanya menggunakan 10 kamar. Karena nanti ada juga tenaga administrasi kependidikan, pustakawan dan lainnya,” jelas Uus.
Untuk fasilitas perkuliahan, Pemkab juga akan memanfaatkan bangunan yang telah tersedia sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen.
Sejumlah ruangan di kawasan SMPN 2 Tana Tidung disiapkan sebagai fasilitas awal.
Selain hunian dosen, tersedia pula ruang rektorat dan sekitar 48 ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkuliahan.
Jika nantinya membutuhkan ruang yang lebih luas, fasilitas tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
“Kita fleksibel saja sambil melihat potensi mahasiswa,” ujarnya.
Optimisme Pemkab juga didukung besarnya potensi calon mahasiswa.
Uus menyebut Tana Tidung dan daerah sekitarnya memiliki banyak lulusan pesantren maupun SMA yang selama ini harus melanjutkan pendidikan ke luar Kalimantan Utara.
“Anak-anak lulusan pesantren mau ke mana kalau mau melanjutkan kuliah di sekolah tinggi Islam? Harus keluar Kalimantan Utara. Begitu juga SMA, kita banyak. Bahkan ada yang kuliah sampai ke Jawa,” katanya.
Karena itu, keberadaan IAIN di Tana Tidung diharapkan dapat membuka akses pendidikan tinggi keagamaan bagi masyarakat tanpa harus keluar daerah.
Tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, kehadiran perguruan tinggi juga diyakini mampu memberikan efek domino terhadap perekonomian daerah.
Pertumbuhan kos-kosan, rumah makan, transportasi dan berbagai usaha lainnya diperkirakan ikut terdorong seiring meningkatnya aktivitas mahasiswa dan tenaga pengajar.
“Kalau sudah ada perguruan tinggi, semua aspek nanti ikut menggeliat. Kos-kosan, rumah makan, ojek online, semua pasti kena efek domino,” tuturnya.
Meski proses pendirian masih membutuhkan sejumlah tahapan, Pemkab Tana Tidung tetap optimistis.
Uus mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan UINSI, Kementerian Agama serta pihak terkait untuk memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi.
“Prosesnya memang masih lama, tapi kita tetap optimis karena kita sudah punya dan memetakan langkah-langkahnya,” katanya.
Pemkab berharap tahun ini sudah ada titik terang terkait proses pendirian dan kelembagaan IAIN.
Bahkan, jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, perkuliahan perdana ditargetkan dapat dimulai pada September 2027.
“Bismillah, niat kita baik. Harapan kita tahun ini sudah ada titik terang, akhir tahun ini sudah berdiri lembaganya. Kalau memungkinkan, September 2027 kita bisa mulai perkuliahan pertama,” pungkas Uus.(*)
Editor : Sophian Hadi